PEKANBARU — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dipusatkan di Provinsi Banten dan berlangsung pada 7–9 Februari 2026. Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau turut ambil bagian dan hadir memeriahkan agenda nasional insan pers tersebut.Nasional | Senin, 02-02-2026 | 13:48 Wib Jamali J. Sebut FPK Kabupaten Kampar Aspirasikan Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung
BANGKINANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan turunan lainnya untuk Tahun Anggaran 2025.Nasional | 18-12-2025 | 20:30 Wib Pria Berompi KPK Terlihat Dekati Mobil Bupati Inhu di Tengah Aktivitas Tertutup
Indragiri Hulu – Aktivitas tertutup di Kantor Bupati Indragiri Hulu, Kamis (18/12/2025), kembali menyita perhatian awak media. Di tengah pengamanan ketat, seorang pria yang mengenakan rompi bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat mendekati mobil dinas Bupati Inhu yang terparkir di halaman kantor.Nasional | Selasa, 16-12-2025 | 11:43 Wib PRIMA Dukung Sikap Presiden: Korporasi Tak Boleh Kalahkan Negara
Hkindonesia. Com:Banjir kembali merendam Desa Silam setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Genangan air memasuki rumah-rumah warga, halaman, hingga fasilitas umum. Air bercampur lumpur setinggi betis orang dewasa tampak memenuhi pekarangan dan bagian depan rumah.Rabu, 10/12/2025Nasional | Senin, 08-12-2025 | 18:05 Wib Pemerintah Diminta Tegas Blokir Situs Judi Online, MPO88Asia Masih Kirim Aplikasi ke Nomor Warga
Hkindonesia. Com: Upaya pemerintah Indonesia untuk memblokir situs judi online kembali dipertanyakan. Hingga hari ini, layanan customer service MPO88Asia masih mengirimkan aplikasi dan tautan situs judi kepada sejumlah pemilik nomor ponsel masyarakat.Nasional | Senin, 08-12-2025 | 12:48 Wib Aksi APDESI Riau di Jakarta Tuntut Pencairan Dana Desa Tahap II
Jakarta, 8 Desember 2025 —
DPD APDESI Provinsi Riau bersama seluruh DPC APDESI se-Riau menggelar aksi pernyataan sikap di Jakarta, menuntut pemerintah pusat segera mencairkan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025. Para kepala desa yang hadir juga menegaskan penolakan terhadap ketentuan PMK 81 Tahun 2025 yang dinilai memberatkan desa.
