"Ini adalah hal yang sering diucapkan Anwar. Sudah tiga kali dia mengklaim mendapat dukungan bahwa dia akan menjadi perdana menteri yang benar, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak memiliki dukungan," kata Mahathir.Nasional | Sabtu, 10-10-2020 | 15:10 Wib Kecewa dengan Respons Jokowi, Mahasiswa Ancam Aksi Lagi
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Ancaman itu disampaikan karena perwakilan BEM SI kecewa dengan respons Presiden Joko Widodo.
Nasional | Sabtu, 10-10-2020 | 14:49 Wib Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang
Usai menolak pengesahan UU Cipta Kerja, Partai Demokrat menyikapi berbagai desas-desus yang dianggap merugikan nama baik mereka. Di antara informasi miring yang berhembus di media sosial, Partai Demokrat dan Cikeas dituduh mendanai peristiwa 8 OktobeNasional | Jumat, 09-10-2020 | 10:00 Wib PBNU Akan Ajukan Uji Materi Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Sementara itu, menanggapi respons penolakan publik, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mendorong masyarakat mengajukan gugatan gugatan uji materi ke MK.
Nasional | Jumat, 09-10-2020 | 09:52 Wib UU Ciptaker Disahkan, PKS: Presiden Harus Bertanggung Jawab
HkIndonesia.com.Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.Nasional | Rabu, 07-10-2020 | 20:30 Wib Demo Omnibus Law di Jababeka, Enam Mahasiswa UPB Kritis
Sebanyak enam mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis pascabentrok demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10).Nasional | Rabu, 07-10-2020 | 20:27 Wib Prabowo Dilaporkan Kembali Diizinkan Masuk AS
Media Amerika Serikat, Politico, melaporkan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto kembali diizinkan masuk ke Negeri Paman Sam. AS disebut telah memberikan Prabowo visa.
Nasional | Kamis, 10-09-2020 | 20:50 Wib Ketua MPR Dukung Opsi Diskualifikasi Petahana Langgar Prokes COVID-19
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung opsi pemberhentian petahana hingga diskualifikasi karena terus-menerus melanggar protokol kesehatan, menyusul kekhawatiran tentang potensi munculnya klaster penularan COVID-19 dalam tahapan Pilkada Serentak 202Nasional | Selasa, 08-09-2020 | 12:18 Wib Saat Jokowi Lupa Sapa Ma'ruf di Acara Istana
Presiden Joko Widodo lupa memberi sapaan pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan arahan dalam 'Kick Off Meeting' tentang pemeriksaan keuangan negara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).Nasional | Senin, 07-09-2020 | 13:32 Wib KPU: 37 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Positif Covid-19
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengungkap sebanyak 37 bakal calon kepala daerah dinyatakan berstatus positif Covid-19. Hal itu berdasarkan data sementara yang dihimpun KPU dari pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2020.Nasional | Sabtu, 05-09-2020 | 17:08 Wib RI Berkutat Lawan Corona saat Thailand 100 Hari Nihil Kasus
Thailand menyatakan terbebas dari infeksi virus corona setelah mencatat nihil kasus baru dalam waktu 100 hari. Thailand dinilai sebagai salah satu negara yang cukup agresif melakukan langkah pencegahan penularan virus corona.Nasional | Sabtu, 05-09-2020 | 17:04 Wib Satgas dan Bio Farma Yakin Sedia Vaksin 2021 Meski WHO Ragu
Hal ini diungkap Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto menanggapi pernyataan badan kesehatan dunia (WHO) yang ragu ada negara yang bisa lakukan vaksinasi Covid-19 hingga pertengahan 2021.Nasional | Kamis, 03-09-2020 | 12:53 Wib Istana Sebut Kegiatan Ekonomi Terganggu Jika Kembali PSBB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) akan mengganggu kegiatan perekonomian.Nasional | Kamis, 03-09-2020 | 12:47 Wib Epidemiolog Sebut Kasus Corona di Indonesia Tak Terkendali
Hariadi mengatakan pemerintah saat ini semestinya melakukan pembatasan aktivitas penduduk dengan tetap meningkatkan testing dan penelusuran kontak yang masif di tengah masyarakat untuk memutus mata rantai penularan virus.
