Bangkinang – LSM PENJARA DPC Kampar menyayangkan belum diperolehnya kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi secara langsung dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Hanif, saat berjumpa di gedung DPRD Kabupaten Kampar, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemberitaan sebelumnya yang menyoroti pentingnya penguatan integritas birokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. LSM PENJARA DPC Kampar datang dengan tujuan meminta penjelasan secara langsung mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian publik.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya tetap mengedepankan dialog dan komunikasi yang santun dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

"Kami datang dengan itikad baik untuk memperoleh penjelasan langsung. Namun, pada kesempatan tersebut kami belum mendapatkan ruang untuk berdialog maupun menerima klarifikasi dari Plt. Kepala Dinas PUPR. Tentu kami menyayangkan kondisi ini karena komunikasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya menjadi bagian dari prinsip *good governance*, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

LSM PENJARA DPC Kampar menegaskan bahwa langkah meminta klarifikasi bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun membangun opini negatif terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan informasi yang berimbang serta mendorong terbangunnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

"Kami tetap menghormati kesibukan dan kewenangan setiap pejabat pemerintah. Namun kami berharap komunikasi dengan masyarakat, termasuk lembaga kontrol sosial, dapat dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat," tambah Budi Hendra.

LSM PENJARA DPC Kampar juga menyatakan akan menempuh mekanisme yang lebih formal dengan menyampaikan surat permohonan klarifikasi secara resmi kepada Dinas PUPR Kabupaten Kampar. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses komunikasi terdokumentasi dengan baik serta memberikan kesempatan kepada pihak dinas untuk memberikan penjelasan secara lengkap.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki fungsi kontrol sosial, LSM PENJARA DPC Kampar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bagian dari sinergi membangun pemerintahan yang semakin terbuka dan dipercaya masyarakat.

LSM PENJARA DPC Kampar berharap komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat terus terjalin, karena transparansi dan keterbukaan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang diambil.