Banjar- Kesalahpahaman antara Serikat Petani Pasundan (SPP) dengan Perumdam Tirta Anom Kota Banjar terkait rencana pembangunan penampungan air di wilayah Mandalare dinyatakan berakhir damai setelah ada upaya mediasi di Mapolres Banjar yang dilakukan 2 pekan ke belakang. 

Sebagai upaya SPP dan Perumdam Tirta Anom lebih bersinergi dalam rencana pembangunan penampungan air tersebut, kembali Polres Banjar memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak. 

Pertemuan antara kedua pihak difasilitasi Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro melalui kegiatan Ruang Riung Kamtibmas yang diadakan di Sekretariat organisasi petani lokal di Mandalare dan Gunung Sangkur, Selasa ( 11/8/2026).

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro mengatakan kegiatan Ruang Riung Kamtibmas merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga dan merawat Jawa Barat melalui forum silaturahmi bersama masyarakat.

" Hari ini, Ruang Riung Kamtibmas menjadi ruang silaturahmi sekaligus komunikasi antara kepolisian, masyarakat, SPP dan PDAM untuk mencari solusi atas persoalan yang sempat terjadi di lapangan. Kita di sini berdiskusi, kemudian saling memberikan informasi dan masukan," ujar AKBP Didi Dewantoro. 

Menurutnya, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan tampungan air oleh PDAM Kota Banjar.

Tentunya diharapkan rencana ini bisa berjalan dengan tetap mengedepankan komunikasi dan sinergi bersama masyarakat. 

" Kita diskusikan di sini, sehingga nanti ke depan apa yang sudah direncanakan PDAM untuk pembangunan tampungan-tampungan air untuk kesejahteraan masyarakat Kota Banjar bersama dengan SPP, bisa saling bersinergi," ucapnya. 

Dengan adanya kegiatan ini, Kapolres berharap, kedua belah pihak dapat menjaga komunikasi dan membangun kerja sama sehingga rencana pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tanpa mengabaikan keberadaan serta kepentingan para petani penggarap di wilayah Mandalare dan Gunung Sangkur.

Sementara itu Dewan Penasehat SPP Kota Banjar, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad atau Gus Jawad, mengatakan sebelumnya memang sempat terjadi ketegangan dan kesalahpahaman antara anggota SPP dengan pihak PDAM.

" Pihak SPP pada prinsipnya tidak menolak rencana PDAM membangun penampungan air. Terlebih, kebutuhan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kota Banjar. 

Bahkan kita menyarankan agar PDAM mempertimbangkan lokasi lain yang lebih tinggi karena masih tersedia lahan yang cukup luas. Dimana kondisi tersebut dapat mendukung efisiensi distribusi air dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada mesin pompa, " ungkapnya. 

Ia menilai komunikasi sejak awal penting dilakukan agar masyarakat, khususnya para penggarap lahan di Mandalare maupun Gunung Sangkur, memahami rencana pembangunan dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. 

" Saya berharap persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait.Pemerintah daerah, kalau mau merencanakan pembangunan apa pun, mohon untuk bisa ada sosialisasi dan komunikasi, " harapnya.