BANGKINANG Rabu, 12 Agustus 2026— Upaya menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan penguatan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.

Gagasan tersebut mendapat perhatian dari LSM PENJARA DPC Kampar yang sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Dalam surat tersebut, LSM PENJARA mendorong pemetaan kebutuhan tenaga kerja perusahaan, peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan industri, keterbukaan informasi lowongan kerja, serta penguatan sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan dan masyarakat.

Gagasan LSM PENJARA itu memiliki irisan dengan sejumlah masukan yang disampaikan Prof. Fitra Lestari, ST, M.Eng., PhD, IPM, ASEAN Eng., dalam pembahasan dan uji publik Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Sebagai akademisi dan Guru Besar pada Departemen Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Prof. Fitra memandang bahwa penguatan kebijakan ketenagakerjaan membutuhkan keterhubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah, dunia industri dan perguruan tinggi.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia industri, dan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara keterserapan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan dunia industri. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara ketiga unsur tersebut agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mampu membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Prof. Fitra.

Pandangan tersebut memperkuat pentingnya membangun sistem ketenagakerjaan yang tidak berjalan secara parsial. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja, industri memahami kebutuhan kompetensi di lapangan, sementara perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan, kompetensi dan inovasi sumber daya manusia.

Prof. Fitra juga menekankan pentingnya perencanaan tenaga kerja berbasis target kinerja daerah, link and match antara dunia pendidikan dengan industri, kebijakan afirmasi penyerapan tenaga kerja lokal, insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi capaian ketenagakerjaan.

Benang merah dari berbagai gagasan tersebut adalah bagaimana kebutuhan dunia industri dapat dipertemukan dengan potensi tenaga kerja masyarakat Kampar melalui kebijakan pemerintah yang terukur.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Edward, S.E., M.M., menyambut baik gagasan tersebut. Ia memandang persoalan ketenagakerjaan harus dibangun melalui kolaborasi, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah.

Edward juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk bekerja dan berkembang di daerahnya sendiri. Pertumbuhan industri, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Visi yang ingin dibangun tidak berhenti pada persoalan penyerapan tenaga kerja. Kampar diharapkan mampu berkembang menjadi daerah dengan sektor industri yang semakin kuat dan diperhitungkan, tidak hanya di tingkat Provinsi Riau, tetapi juga secara nasional bahkan memiliki daya saing lebih luas.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, S.E., mengatakan pihaknya melihat pemerintah dan dunia usaha memiliki kepentingan yang dapat dipertemukan.

“Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Masyarakat membutuhkan kesempatan. Pemerintah berada pada posisi strategis untuk menjembatani keduanya. Karena itu, yang kami dorong adalah kolaborasi agar peluang kerja bagi masyarakat Kampar semakin terbuka,” ujar Budi.

Sementara itu, Sekretaris LSM PENJARA DPC Kampar, Hendriko Ihsan, M.Pd., melihat pembangunan industri bukan sekadar persoalan mendirikan perusahaan atau meningkatkan angka investasi. Menurutnya, industri yang sehat seharusnya menciptakan mata rantai manfaat yang menghubungkan investasi, tenaga kerja, masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Industri bukan hanya tentang mesin yang berproduksi dan angka investasi yang bertambah. Industri adalah ekosistem. Ketika mesin ekonomi bergerak, semestinya roda kehidupan masyarakat ikut bergerak. Karena itu, ukuran kemajuan industri bukan hanya berapa besar produksinya, tetapi seberapa besar ia mampu membuka ruang bagi manusia untuk bekerja, berkembang dan hidup lebih sejahtera,”  Kalau industri adalah mesin pertumbuhan ekonomi, maka sumber daya manusia adalah energi yang menggerakkannya. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Hendriko.

Ia menambahkan, tenaga kerja lokal bukan sekadar angka dalam statistik ketenagakerjaan, melainkan bagian dari sumber daya manusia yang harus dipersiapkan agar mampu menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan industri daerah.
Menurut Hendriko, gagasan yang muncul dalam uji publik Ranperda dan pandangan akademik Prof. Fitra memiliki satu titik temu penting, yakni membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih terarah sehingga pertumbuhan industri dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks tersebut, LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan tidak ingin berhenti pada penyampaian gagasan. Organisasi tersebut juga mendorong adanya pemantauan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk melihat secara langsung bagaimana kebutuhan tenaga kerja perusahaan, peluang bagi masyarakat lokal serta kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Ketua dan Sekretaris LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan siap mengawal dan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kampar, sebagai bagian dari fungsi partisipasi masyarakat dalam mendorong keterbukaan, kepatuhan dan terciptanya hubungan industrial yang sehat.

Jika pemerintah mampu memetakan kebutuhan industri, dunia usaha terbuka terhadap tenaga kerja lokal, perguruan tinggi turut menyiapkan kompetensi, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi serta pelatihan yang sesuai, maka pertumbuhan industri di Kampar diharapkan tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga semakin banyak kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.

Pada akhirnya, industri yang tumbuh harus berbanding lurus dengan terbukanya kesempatan kerja. Investasi harus memiliki dampak sosial. Dan pertumbuhan ekonomi daerah harus dapat dirasakan oleh masyarakat Kampar.

LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan siap mengambil bagian dalam ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, melakukan pemantauan dan menyampaikan aspirasi terkait perkembangan industri dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar.