BANGKINANG, Rabu, 19 AGUSTUS 2026— Informasi mengenai anggaran belanja makan dan minum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang disebut mencapai sekitar Rp32 miliar mendapat perhatian LSM PENJARA DPC Kabupaten Kampar.

LSM PENJARA menegaskan, angka tersebut belum menjadi kesimpulan mengenai nilai realisasi maupun adanya penyimpangan. Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan klarifikasi berdasarkan data dan dokumen resmi.

Permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat Nomor 026/LSM-PENJARA DPC KAMPAR/2026 tanggal 13 Agustus 2026 kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam surat itu, LSM PENJARA meminta penjelasan antara lain mengenai pagu anggaran, realisasi, rincian kegiatan, mekanisme pengadaan, standar harga, volume belanja, serta mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban.

MENUNGGU KEJELASAN

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kasubag Umum Setda Kampar pada 14 Agustus 2026.

Dalam komunikasi tersebut, disampaikan bahwa pertemuan dengan LSM PENJARA akan dilakukan setelah 17 Agustus. Namun hingga 19 Agustus 2026, belum terdapat kepastian mengenai waktu pertemuan.

LSM PENJARA kemudian kembali menyampaikan pesan WhatsApp untuk meminta kepastian tindak lanjut. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari pihak yang bersangkutan.

“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami hanya meminta angka dan penggunaan anggaran tersebut dijelaskan berdasarkan data resmi. Kalau memang sesuai perencanaan dan ketentuan, tentu masyarakat berhak mengetahui penjelasannya,”kata Budi Hendra.

BUKAN MENUDUH, TETAPI MEMINTA DATA

Menurut Budi, besarnya nilai anggaran publik perlu disertai informasi yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi maupun spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami ingin memastikan informasi yang berkembang sekitar Rp32 miliar itu sebenarnya apa. Apakah pagu, nilai kontrak, realisasi, atau akumulasi beberapa kegiatan dan periode anggaran. Itu yang kami minta dijelaskan,”ujarnya.

Ia menegaskan LSM PENJARA tetap membuka ruang kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bagian Umum Setda, untuk memberikan klarifikasi dan data pembanding.

“Kami siap menerima klarifikasi dan hak jawab dari pihak terkait. Prinsip kami sederhana: data dijelaskan, masyarakat mendapatkan informasi, dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.

LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan akan tetap menempuh langkah secara tertib, proporsional dan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk menggunakan jalur keterbukaan informasi publik apabila diperlukan.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar mengenai angka sekitar Rp32 miliar maupun permohonan klarifikasi yang disampaikan LSM PENJARA DPC KAMPAR.

LSM PENJARA menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan penyampaian informasi mengenai permintaan klarifikasi, bukan kesimpulan mengenai adanya tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran.

LSM PENJARA DPC KABUPATEN KAMPAR

Budi Hendra, SE

Ketua

Wartawan: H.I.