KAMPAR — Jangan anggap remeh suara dari warung kopi. Di sana tidak ada meja rapat, tidak ada stempel dinas, dan tidak ada mikrofon resmi. Tetapi ketika persoalan pemerintahan mulai menjadi menu utama pembicaraan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dirasakan masyarakat.
Belakangan, sejumlah “politikus warung kopi” di kawasan Simpang Panam mulai melirik Kampar. Mereka membicarakan berbagai persoalan yang muncul di pemerintahan daerah—dari dugaan persoalan kerugian di tingkat desa, dinamika birokrasi, sampai isu rangkap jabatan di lingkungan OPD.
Tentu saja, obrolan warung kopi bukan hasil pemeriksaan Inspektorat dan bukan pula keputusan lembaga penegak hukum. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggap semua pembicaraan masyarakat sebagai angin lalu.
Sebab, ketika pertanyaan yang sama terus berulang, publik tentu membutuhkan jawaban.

Bupati Kampar sedang memimpin, atau sekadar berada di kursi kepemimpinan?
Pertanyaan itu mulai terdengar dalam percakapan masyarakat. Kritik tersebut tentu harus dijawab dengan kinerja, bukan sekadar pernyataan.
Jika memang ada persoalan dalam birokrasi, selesaikan. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika ada pejabat yang rangkap jabatan, jelaskan dasar hukumnya. Jika ada persoalan di pemerintahan desa, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah lebih cepat membuat struktur daripada menyelesaikan masalah.
Yang lebih menarik, ketika persoalan pemerintahan mulai menjadi bahan pembicaraan para pengamat politik informal, maka isu tersebut berpotensi bergerak dari persoalan administrasi menjadi persoalan kepercayaan publik.
Dan politikus warung kopi biasanya punya satu kebiasaan: mereka suka menghitung.
Bukan menghitung anggaran APBD, tetapi menghitung siapa bekerja, siapa diam, siapa tampil, dan siapa yang paling diuntungkan dari sebuah keadaan.
Karena itu, pemerintah daerah semestinya tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik adalah alarm sebelum ketidakpuasan masyarakat berubah menjadi sesuatu yang lebih besar.
Kampar membutuhkan pemerintahan yang terlihat bekerja, bukan pemerintahan yang hanya terlihat memiliki jabatan.
Masyarakat tidak membutuhkan drama politik. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap persoalan ditangani, setiap kewenangan digunakan, dan setiap pejabat benar-benar bekerja sesuai tugasnya.
Sebab pada akhirnya, ukuran seorang kepala daerah bukan seberapa sering namanya disebut dalam acara seremonial.
Ukuran kepemimpinan adalah seberapa berani ia mengambil keputusan ketika persoalan mulai menumpuk di atas meja.
Dan sekarang, warung kopi di Simpang Panam sudah mulai bertanya.
Kalau warung kopi saja sudah mulai membahas masa depan Kampar, pemerintah sedang sibuk menyelesaikan masalah—atau justru menunggu masalah selesai dengan sendirinya?(havis)