BANJAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang Pemerintah Kota Banjar sebagai program pemenuhan gizi masyarakat. Program nasional tersebut juga didorong menjadi peluang untuk memperluas pasar bagi petani, peternak, UMKM dan koperasi di daerah.
Pemkot Banjar kini mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok pangan yang menghubungkan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan potensi produksi lokal.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kelompok tani, peternak, UMKM hingga pemasok pangan diharapkan dapat mengambil bagian sesuai kapasitas, standar dan mekanisme yang berlaku.
Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono mengatakan, peluang ekonomi dari MBG tidak akan maksimal jika pemerintah, produsen pangan, koperasi dan pelaku usaha berjalan sendiri-sendiri.
“Penguatan ekosistem rantai pasok pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan keselarasan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi antara pemerintah, koperasi, pelaku usaha, produsen pangan, SPPG dan berbagai pemangku kepentingan,” kata Sudarsono.
Menurutnya, MBG memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Program tersebut juga berkaitan dengan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas petani dan peternak, serta pengembangan koperasi.
Karena itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG diharapkan dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi produk lokal untuk memperoleh akses pasar.
Bukan Berarti Semua Harus Dipasok dari Banjar
Namun, Pemkot Banjar tidak memaknai penguatan rantai pasok lokal sebagai kewajiban bahwa seluruh kebutuhan MBG harus dipenuhi dari Kota Banjar.
Staf Ahli Menteri Koordinator Pangan, Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QGRP., CGRE, menegaskan pengembangan ekosistem tersebut harus tetap mengacu pada tata kelola nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis perlu mengacu pada tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025,” ujarnya.
Artinya, produk petani, peternak, UMKM maupun koperasi lokal dapat dioptimalkan sepanjang mampu memenuhi kebutuhan, kapasitas produksi, standar kualitas, kesinambungan pasokan dan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal. Mereka tidak hanya dituntut memiliki produk, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas, volume dan kontinuitas pasokan.
Sebab, kebutuhan MBG membutuhkan rantai pasok yang relatif stabil. Perubahan musim, gangguan produksi, fluktuasi harga dan persoalan distribusi dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan.
Karena itu, pasokan lokal tetap perlu diperkuat dengan jejaring pemasok dan kerja sama antardaerah.
Pemkot Bidik Multiplier Effect
Sekretaris Daerah Kota Banjar Dr. H. Soni Harison, A.P., S.Sos., M.Si., C.PHR mengatakan, manfaat MBG yang diharapkan bukan hanya makanan sampai kepada penerima program.
Lebih jauh, aktivitas ekonomi yang berada di belakang penyediaan makanan tersebut juga diharapkan ikut bergerak.
“Yang kita harapkan dari terbentuknya ekosistem rantai pasok ini bukan hanya terpenuhinya kebutuhan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga munculnya multiplier effect bagi perekonomian daerah,” kata Soni.
Menurutnya, jika produksi, distribusi, koperasi, UMKM dan pelaku usaha lokal terhubung dalam satu ekosistem, maka terbuka peluang tumbuhnya nilai tambah, aktivitas usaha, kesempatan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.
Dalam skema tersebut, kebutuhan MBG dapat menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Petani memiliki peluang memasok hasil pertanian, peternak dapat terhubung dengan kebutuhan protein hewani, sementara UMKM dapat mengambil peran dalam rantai produksi maupun distribusi sesuai ketentuan.
KDKMP juga didorong menjadi salah satu bagian dari ekosistem yang mempertemukan potensi produksi masyarakat dengan kebutuhan ekonomi di daerah.
Namun, keterlibatan tersebut tetap harus menyesuaikan kapasitas koperasi, standar yang ditetapkan dan mekanisme yang berlaku.
Tantangannya Ada di Rantai Pasok
Penguatan ekosistem ini tidak berhenti pada mempertemukan penjual dan pembeli. Tantangan berikutnya adalah memastikan rantai pasok berjalan konsisten.
Pemkot Banjar mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk mempertemukan informasi mengenai kebutuhan, ketersediaan, produksi dan distribusi pangan.
Dengan data yang lebih terintegrasi, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengetahui kebutuhan program, potensi produksi serta kemampuan pasokan yang tersedia.
Kota Banjar juga memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan wilayah sekitarnya. Karena itu, kerja sama lintas daerah menjadi bagian penting untuk menjaga pasokan apabila kebutuhan MBG tidak seluruhnya dapat dipenuhi produksi lokal.
Pada akhirnya, MBG di Kota Banjar tidak hanya diarahkan untuk membangun rantai pasok makanan, tetapi juga rantai nilai ekonomi.
Petani, peternak, koperasi, UMKM dan pemasok lokal memiliki peluang untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut. Namun, peluang itu akan berjalan jika dibarengi kemampuan memenuhi standar, menjaga kualitas dan memastikan pasokan tetap tersedia.
Pemkot Banjar berharap kebutuhan program nasional tersebut dapat sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan efisiensi, kualitas, kesinambungan pasokan dan aturan yang berlaku.
Komentar Anda :
