Hkindonesia.com-Banjar, Sebanyak 610 unit Rutilahu dicanangkan untuk rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
Sosialisasi kepada BKM/ LKM/ LPM sebagai penerima bantuan di Kota Banjar dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Rutilahu yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021, bertempat di Obyek Wisata Situ Mustika Kota Banjar Rabu, (10/2).

Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana yang hadir dalam acara tersebut mengatakan banyak orang yang layak untuk dibantu, tapi terkendala regulasi.

" Sebenarnya masih banyak yang layak dibantu, tapi karena terhalang regulasi jadi kita tidak bisa mengangkat mereka. Seperti masyarakat yang tumpang karang. Ini sudah klasik, sejak pertama bahwa warga yang tumpang karang itu tidak berhak menerima bantuan karena tidak punya tanah. Seharusnya mereka menjadi prioritas untuk dibantu, tapi kembali ke regulasi, akhirnya mereka kelihatan pasrah dan kita seperti kelihatan kurang care. Makanya sekarang kita harus ada upaya kerjasama daerah tingkat 2, Provinsi dan Pusat bagaimana yang tumpang karang ini ada solusi, untuk membantu mereka, " ujarnya.

Sementara itu menurut Nana ada beberapa regulasi yang berhak mendapatkan Rutilahu

" Yang pasti pertama bagi mereka yang tidak mempunyai rumah yang layak secara PHBS dan struktur rumah yang layak. Dan rata-rata yang tidak punya tanah rumahnya asal-asalan. Karena tidak punya tanah, regulasinya mereka tidak bisa dibantu. Dulu asal ada izin dari yang punya tanah bisa mendapatkan bantuan, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan ini menjadi PR bagi kita bersama, ini ada yang lebih miskin yang terbiarkan karena aturan regulasi. Ini harus ada solusi, " imbuhnya.

Untuk program Rutilahu di tahun 2021 ini dicanangkan sekitar 610 rumah yang tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kota Banjar.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) Kota Banjar Tomy Subagja.

" Dari 25 Desa/ Kelurahan yang ada di Kota Banjar, untuk tahun ini tidak semua dapat, karena bergilir. Jadi tahun ini sekitar 10 desa/kelurahan yang mendapat Rutilahu, Masing-masing mendapat 60. Semua yang kita garap di tahun ini sesuai yang sudah masuk di data base, jumlah keseluruhan 4.100 dan sekarang baru 1660 dengan tahun ini, itu yang menjadi sasaran kita. Sementara untuk kasus yang tumpang karang, mudah-mudahan kebagian sesuai saran dari Wakil Walikota. Kita akan membuat aturannya, baru setelah itu kita akan laksanakan, " ujarnya. (Cup/Lies)