Banjar - Minimnya anggaran untuk penanganan HIV/AIDS tahun 2021 di Kota Banjar membuat penanggulangan HIV/AIDS tidak maksimal. Dari pengajuan Rp. 200 jt, direalisasikan Rp. 50 jt untuk satu tahun penanganan HIV/AIDS. Meskipun begitu program pencegahan dan penanggulangan virus tersebut harus tetap berjalan.

Saat ini di Kota Banjar ada sekitar 60 orang yang terkena HIV/AIDS. Namun yang berobat hanya 36 dan sisanya tidak berobat, dengan berbagai kendala, alasan yang klasik karena malu maupun karena tidak adanya biaya.

Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Banjar, Nana Suryana yang juga Wakil Walikota Banjar, saat Rapat Evaluasi Kegiatan KPA Kota Banjar di Ruang Rapat Gunung Sangkur Setda Kota Banjar, Rabu (25/11/2021) menyampaikan untuk tahun 2022 segala kendala yang terjadi dalam penanganan HIV/AIDS di tahun 2021 harus bisa diatasi. Seperti anggaran yang lebih fokus ke penanganan Covid-19, sehingga HIV/AIDS seolah-olah tidak penting.

" Ke depannya kita tidak bisa seperti itu, karena harus ditangani dengan serius, apalagi sudah menginjak ke usia produktif, bahkan pelajar.
Dan di tahun 2022 harus ada kolaborasi untuk rencana kerja yang betul-betul komfrehensif.
Mana yang dikerjakan secara mandiri oleh KPA, mana yang dikolaborasikan dengan Dinas Instansi terkait. Baik dari sisi anggaran maupun dari sisi program, " ucapnya.

Dari sisi anggaran, Ketua harian KPA Kota Banjar berencana akan berkolaborasi dengan Desa agar bisa menyiapkan anggaran untuk HIV/AIDS bagi masyarakat di Desa nya.

" Disaat ada masyarakat yang terkena HiV/AIDS tapi untuk berobat saja susah, maka Pemerintah Desa harus turun tangan, ketika KPA tidak bisa mengcover itu, Desa ikut andil supaya penderita HIV/AIDS ini benar-benar tertangani dengan baik. Sehingga target di 2022 zero selesai HIV/AIDS harus bisa diselesaikan secara komfrehensif, " pungkasnya. (Cup) 

Editor : Lies Ermawati