Hkindonesia.com:Komisi I DPRD Kampar diminta hati-hati mengeluarkan rekomendasi jika meminta kepada Bupati Kampar untuk  menunda pelantikan kepala Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar.

Hal ini dinilai prematur sebab Komisi I masih mendengarkan sepihak dari Calon Kepala Desa yang kalah .

"Rekomendasi dibuat harus berdasarkan pengumpulan data berdasarkan bukti semua pihak., tidak sepihak. Sebaiknya panggil Camat, panitia Pilkade atapun Cakades yang lain," ujar Anton, pengamat politik Kampar, Senin (20/12/2021) di Bangkinang.

"Dengarkan juga argumentasi mereka. Jika terus dilakukan bisa menjadi blunder dan rawan digugat secara hukum. Selain itu juga akan menambah kekisruhan di tengah masyarakat," tambahnya.

Disampaikannya, akan lebih elegan dan bermartabat jika pelantikan tetap dilakukan  sesuai dengan skenario dan jadwal yang telah ditetapkan.

"Panitia, Camat, Kepolisian dan semua elemen telah bekerja keras mensuskseskan Pilkades ini. Harus dihormati hasil pilihan masyarakat. Lagian ini ranahnya eksekutif, jangan ditarik-tarik kearah yang lain. " tambahnya.

Terkait persoalan demo yang dilakukan oleh Cakades nomor urut 3 di kantor Bupati dan DPRD Kampar ditanggapi Anton dengan santai.

"Biasa saja dan itu dibenarkan. Tapi jangan sampai aksi unjuk rasa membuat pemerintah melenceng dari aturan yang sudah ada, akan lebih berbahaya lagi. Bisa saja Cakades yang dirugikan membuat demo tandingan yang lebih besar, kan repot kalau standardnya adalah demo," ungkapnya.

"Tentu Bupati, Sekda dan panitia Pilkades punya pilihan terbaik dan tidak mudah diintervensi oleh kelompok lain," tutupnya.(ar/tim)

	Berita Lainnya :
	Komisi I DPRD Kampar Jangan Blunder