JAKARTA-- Komunitas Nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Huonthalangi, Kota Gorontalo, meminta penyelenggaraan pemilu tidak dipaksakan mengikuti jadwal, yakni 14 Februari 2024.

Alasannya, mereka menilai hingga saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Ditambah lagi masalah kelangkaan dan kenaikan harga pangan beserta bahan bakar minyak (BBM) yang dampaknya sangat terasa oleh mereka.

“Tolonglah bantu rakyat dulu, karena ini sangat berat, dua tahun kami begini (susah), mana sekarang minyak goreng mahal, BBM langka,” kata perwakilan nelayan Abdul Kadir, Jumat (8/4).

Dia mengatakan, pemerintah, DPR, dan elit politik seharusnya lebih peka terhadap penderitaan yang dialami rakyat bawah. Semua energi dan waktu yang ada, sambungnya, lebih baik digunakan untuk bersama-sama mengatasi masalah ril masyarakat.

“Yang dibutuhkan sekarang ini subsidi minyak, bantuan langsung, bukan pemilu,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat dirugikan jika pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pasalnya, pemerintah dan segenap elemen bangsa akan fokus dengan persiapan pemilu, minimal satu tahun sebelum hari pemilihan.

“Sibuk kampanye, rakyat diabaikan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Nurmin Mohamad (45). Pemilu yang merupakan ajang partai politik berkontestasi meraih kekuasaan dipandang akan membuat kerja-kerja kenegaraan terabaikan.

Terlebih ia mendengar jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak juga berdekatan dengan pemilu. Ia yakin akan banyak agenda pembangunan di tingkat pusat meupun daerah yang berjalan tidak maksimal. "Bisa lupa semua sama rakyat,” imbuhnya. 

Atas dasar itu, ia menyayangkan sikap dan perilaku elit politik yang terkesan mengutamakan kepentingan dirinya dengan tetap ingin membahas anggaran dan tahapan pemilu.

Alih-alih mendukung, ia dan para nelayan justru minta elit politik berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan serta menambah kuota solar subsidi. 

“Bagi kami, harga-harga buat makan sehari-hari itulah yang didahulukan, kalau pemilu kan demi kepentingan mereka saja,” pungkas Nurmin.

Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir di tengah masyarakat. Pro dan kontra makin tak terelakkan seiring belum disepakatinya anggaran pemilu oleh pemerintah, DPR, dan KPU.