JAKARTA-- Ketua Presidium Majelis Rakyat Indonesia, Yudi Syamhudi Suyuti menilai aksi mahasiswa dan rakyat akhirnya telah berhasil menuntaskan wacana kekuasaan jabatan tiga periode presiden dan penundaan pemilu. 

Bahkan, kata dia Jokowi sebagai presiden juga telah menyatakan bahwa pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 2024 dan tidak ada agenda tiga periode masa jabatan bahkan perpanjangan. Selain itu, kesepakatan fraksi-fraksi di MPR yang berbasis partai-partai Politiku dan DPD juga telah bersepakat untuk ditiadakannya amandemen konstitusi di masa periode ini. 

Meskipun, menurut dia sebetulnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) dibuat dengan payung hukum undang-undang lebih baik ditunda saja. Mungkin melalui periode berikutnya, PPHN bisa dilakukan bersamaan dengan amandemen konstitusi paska periode presiden berikut agar tidak menjadi rancu. Sehingga PPHN tetap ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

"Artinya isu-isu ini telah selesai. Akan tetapi persoalan rakyat dan negara di tengah ketidakpastian global masih tetap menjadi ancaman yang berpotensi menjadi gelombang besar," kata Yudi yang merupakan pengawas Fraksi Rakyat di parlemen ini, Selasa (12/4), dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, persoalan-persoalan ini terjadi dalam tataran elit-elit politik yang sedang menyiapkan pertarungan perebutan kekuasaan dalam pemilu 2024 dan di level akar rumput (grass roots), dimana rakyat sedang menghadapi tekanan-tekanan masalah kehidupannya. Selain itu juga di tataran penguasa modal dalam penguasaan sumber-sumber kemakmuran yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara, sedang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kesulitan-kesulitan rakyat.

Selain itu, situasi global pandemi yang belum sepenuhnya tuntas dilanjutkan perang Rusia-Ukraina juga menjadi faktor-faktor goncangan yang akan menekan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang semuanya berdampak ke rakyat menjadi beban berat.

"Penguasaan politik, sumber kemakmuran rakyat dan kesulitan rakyat akan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari mengindikasikan problem yang mengarah ke situasi sulit," ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan politik 2024 tentu menjadi kehendak rakyat, akan tetapi persaingan politik dengan presidential treshold (ambang batas presiden) 20 persen dan parliamentary treshold (ambang batas parlemen) 5 persen tentu juga menjadi ketidakadilan politik. Dimana penguasaan politik dan modal akan beralih menjadi kesenjangan antara penguasa politik, penguasa modal dengan keadilan rakyat.

Sementara arus penguasa modal yang terkonsentrasi pada penguasaan politik partai dengan kekuatan besar, kata dia telah teruji gagal dalam mencapai kehendak rakyat mencapai keadilannya. PDI Perjuangan sebagai partai politik pemilik ambang batas terbesar tentu menjadi ancaman rakyat akan penguasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan nantinya, jika rakyat tidak diberikan kekuasaan kontrol formal. 

"Oleh karena itu saya selalu memperjuangkan hadirnya Fraksi Rakyat sebagai kekuatan rakyat yang diformalkan dengan memberik kekuasaan pada rakyat langsung. Dan ini juga tidak terlepas dari irisan sejarah tata negara dan rakyat dalam sejarah yang pernah ada melalui utusan golongan yang terdiri dari saluran golongan-golongan. Akan tetapi fungsi, wewenang dan kedudukannya benar-benar menjadi saluran rakyat untuk terlibat langsung dalam keputusan-keputusan negara," ungkap Yudi. 

Partisipasi rakyat dalam pemenuhan keadilan hidupnya, kata Yudi dipastikan sulit sekali mencapai kehendaknya ketika saluran-saluran politiknya tidak dimiliki. Tentu hal ini akan menghabiskan banyak energi ketika ketidaksetujuan rakyat terhadap keputusan negara dilakukan melalui demonstrasi besar-besaran.

"Saat ini harga-harga bahan pokok, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak pertambahan nilai yang naik 11 persen dan mungkin dalam waktu dekat tekanan global akan meningkatkan krisis ekonomi yang secara tiba-tiba akan membebani rakyat secara tajam," tandasnya.

Kesepakatan pemilu 2024 yang akan dijalankan 2 tahun lagi, kata dia tentu sudah menjadi kepastian yang tidak lagi berubah. Akan tetapi masa-masa sebelum pemilu ini tentu juga menjadi masalah yang harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan politik saat ini. Khususnya Presiden dan para pembantunya serta para wakil rakyat di parlemen yang saat ini sulit benar-benar menjadi penyeimbang dan kontrol kekuasaan, kecuali jika menyangkut kepentingan politik mereka. 

"Kenyataannya di tingkat elit kekuasaan partai dan penguasa modal sedang sibuk berebut kekuasaan akan tetapi kesulitan rakyat semakin hari, semakin bertambah," tutur Yudi. 

Dan tentunya, dalam perebutan kekuasaan isu-isu sensitif seperti SARA dan pembelahan sosial masih sangat mungkin digunakan oleh kelompok-kelompok politik yang sedang berebut kekuasaan untuk saling memukul, menyingkirkan dan menekan dalam persaingan perebutan kekuasaan akan menambah polarisasi masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa hingga di level masyarakat terkecil yaitu keluarga. Fanatisme pada figur-figur dan kelompok-kelompok politik akan diciptakan untuk menambah kebencian dan klaim-klaim kebenaran halusinasi yang berpotensi merusak hubungan sosial hingga tingkat keluarga," lanjut Yudi. 

Oleh karena itu, kata dia saat ini dibutuhkan konsolidasi kekuatan rakyat dan negara untuk mencapai keadilan politik, keadilan ekonomi dan keadilan sosial. 

Kesempatan Jokowi di masa-masa akhir jabatannya ini, menurut dia sebenarnya adalah waktunya untuk memperbaiki tatanan keadilan rakyat dan negara melalui kekuasaannya. Sehingga ketika Pemilu 2024 tiba waktunya, dimana saat ini konsolidasi partai-partai politik dan penguasa modal telah beroperasi untuk memainkan agenda-agendanya, Jokowi akan berhasil mendapatkan legacy yang baik oleh rakyat.

Keterlibatan rakyat melalui partisipasi politik sudah saatnya tidak hanya dimanfaatkan melalui proses suksesi lima tahunan yang mengakibatkan pembangunan rakyat dalam konteks manusia menjadi nir produktif (tidak produktif). 

"Rakyat hanya dibawa berputar-putar dipersoalan-persoalan sekitar kekecewaan kalahnya jagoannya atau kesenangan atas menangnya jagoannya yang menjadi bahan dasar saling merendahkan dan meninggikan. Padahal dalam aspek-aspek kehidupannya seperti kemudahan dalam akses perekonomian, status kehidupan sosial dan partisipasi politiknya berada dalam kesulitan," katanya.

"Kami dari kelompok masyarakat sipil menekankan kepada Jokowi untuk mampu berdiri secara independen dan menggalang seluruh rakyat, baik yang pro maupun kontra dalam upaya tegaknya keadilan rakyat, salah satunya dengan melakukan intervensi terhadap menghilangkan Ambang Batas Presiden dan Parlemen. Dan juga mendorong Fraksi Rakyat di parlemen," sambungnya. 

Selain itu, pihaknya juga menekankan kepada Jokowi untuk berdamai dengan masa lalu politiknya dengan kelompok Islam dan kelompok-kelompok lainnya yang mungkin pernah berseberangan.

Bagaikan sebuah keluarga, kata Yudi ketika terjadi turbulensi di dalam rumah tangga, ketika seluruh anggota keluarga solid dan saling berdamai, maka masalah sebesar apa pun akan bisa diatasi. "Selain itu berkah dan keselamatan dari Tuhan juga akan menyertai kita," ucapnya. 

"Dan ketika Pemilu 2024 dimulai, kompetisi yang terjadi tentu kompetisi yang sehat dan benar-benar sportif," imbuh Yudi. (dade)