Banjar - Selain sikapi isu nasional, demo gabungan elemen mahasiswa dari PMII Kota Banjar, HMI/ GMNI dan IMM Kota Banjar juga tuntut kebijakan daerah.  Pada aksi mereka di depan DPRD Kota Banjar, Simpang 3 Dekat SPBU Parungsari, Kantor Wali Kota Banjar dan Mako Polres Banjar, Senin (11/4/2022).

Tuntutan massa terkait situasi kondisi nasional saat ini yang dinilai tidak pro rakyat dan menimbulkan penderitaan.  Diantaranya, mengecam kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM, menolak penundaan pemilu serta perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Banjar Budi Nugraha didampingi Ketua DPC GMNI Kota Banjar Solehan, Ketua Umum IMM Kota Banjar Supriatna dan Ketua PC PMII Kota Banjar Awwal Muzaki Alkautsar meminta, Presiden Republik Indonesia untuk proakif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju.
Kepada Kapolri, mereka minta agar mengevaluasi protap pengendalian masa dan menindak tegas oknum petugas kepolisian yang melakukan kekerasan dan tindak represif terhadap mahasiswa.

" Terkait kebijakan daerah, kita meminta Wali Kota Banjar agar segera mengimplementasikan Perda Kepemudaan Nomor 1 Tahun 2021 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, " ucap Budi Nugraha.

Menanggapi aksi unjuk rasa Mahasiswa Kota Banjar, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi didampingi Ketua Komisi 3, Cecep Dani Sufyan bersama sejumlah anggota DPRD lainnya mengapresiasi aksi unjuk rasa bahkan mereka menerima langsung kedatangan mahasiswa, meski sebelumnya sempat diwarnai debat dan ketegangan.

" Kita mengapresiasi kedatangan sahabat semua. Jadi salah kalau tadi ada yang mengatakan kita menolak kedatangan sahabat semua. Kami tahu persis bagaiamana situasi kondisi sekarang di tanah air kita. Dan kami bukannya tidak mau bertindak.

Terkait kebijakan nasional itu kewenangan Pemerintah Pusat, dan kami tetap akan menyampaikannya ke pusat. Sementara untuk Perda Kepemudaan, kami telah selesai melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman. Dan kami harus mengawal kebijakan yang harus disampaikan kepada eksekutif, " ucap Ketua DPRD Kota Banjar.

Meski demo sempat diwarnai aksi rebutan ban bekas antara mahasiswa dan aparat kepolisian, namun Kapolres Banjar AKBP Ardiyaningsih menilai, demokrasi berjalan aman lancar dan tidak ada tindakan anarkis.
Kapolres pun mengapresiasinya.

" Buat saya ini sangat luar biasa. Artinya sahabat sudah melakukan kesempatan yang diberikan, yaitu menyampaikan pendapat sesuai undang-undang tanpa ada cedera apapun, " ucap Kapolres singkat. (Lies)