PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendorong DPR RI agar bisa melakukan penyesuaian terhadap UU Dana Perimbangan. Besar harapan hal itu terwujud agar Riau medapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan mengapa Riau berharap mendapatkan DBH sawit, karena Riau punya alasan yang kuat. Sebab perekonomian Riau didominasi dari sektor primer berbasis sumber daya alam.

"Sektor tersebut antara lain, pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta sektor pertambangan. Alasan kedua, sektor-sektor ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," terangnya, Jumat (21/8/2020).

Dirincikan Gubri, dari sektor perkebunan memberikan kontribusi besar masih pada komoditi kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu. Sawit misalnya, hingga kini tercatat sekitar 2,8 juta hektare luas kebun sawit di Riau dengan jumlah produksi 9,2 juta ton lebih.

"Di samping itu, setiap kegiatan ekspor ada pungutan dengan jumlah tertentu, dimana dana itu ditarik oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana itu, sejauh ini baru kembali ke Riau dalam bentuk bantuan program peremajaan (replanting) sawit masyarakat," terangnya.

Dan ini sebenarnya sudah dimulai di masa Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, kemudian dilanjutkan di masa kepemimpinan Syamsuar. Tidak hanya Riau, beberapa daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia juga menuntut adanya DBH sawit, seperti Kalimantan.

Sebab itu, tegas Gubri, ia berani mengklaim bahwa sumbangan produksi dari Riau terbesar se-Indonesia. "Dan kontribusi Riau terhadap ekspor CPO secara nasional sebesar 40 persen," pungkasnya.