⋅ Galeri Foto ⋅ Advertorial
   
 
Reformasi Birokrasi, PLT Bupati Suhardiman Akan Sikat ASN Nakal Tidak Pandang Bulu
Sabtu, 30-07-2022 - 13:32:21 WIB
TERKAIT:
   
 

TELUK KUANTAN, PLT Bupati Kuantan Singingi akan sikat Aparatur Sipil Negara yang yang nakal alias tidak disiplin dalam menjalankan tugas, reformasi birokrasi terus kita laksanakan demi perbaikan Kuansing kedepan, siapapun dia, mau keluarga pejabat mantan pejabat yang tidak disiplin dan merugikan daerah kita sikat ujar Suhardiman yang juga Ketua Gerindra ini. saat ekspos event pacu jalur di Pekanbaru dihadapan Pengusaha Kamis, malam 28/22


" Mohon maaf saya agak keras, demi kebaikan negeri ini saya tidak segan segan bahkan memecat ASN yang telah melanggar ketentuan" Bolos kerja menjadi salah satu indikator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terkena sanksi ringan hingga berat. Aturan tersebut dirilis demi mewujudkan birokrat pemerintah Indonesia yang disiplin.


Suhardiman juga menghimbau kepada ASN untuk tetap bekerja sesuai aturan jangan bermanuver manuver bikin gaduh, ASN harus siap ditempatkan dimana saja. saya yakin ASN kita punya niat yang baik bersama sama membangun negeri ini. ujar Suhardiman.


PNS Tak Lagi Bisa Leha-leha, Hukuman Bisa Dipecat


Bolos kerja menjadi salah satu indikator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terkena sanksi ringan hingga berat. Aturan tersebut dirilis demi mewujudkan birokrat pemerintah Indonesia yang disiplin.
Demikianlah isi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Beleid ini telah ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2021 dan ini akan melengkapi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.


Hukuman Ringan


Pertama teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama tiga hari dalam setahun tanpa alasan.
Kedua, teguran tertulis bagi PNS yang absen tanpa alasan secara kumulatif 4-6 hari dalam setahun.
Ketiga, penyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja secara kumulatif 7-10 hari dalam setahun.


Hukuman Sedang


Pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang bolos secara kumulatif selama 11 -13 hari kerja dalam 1 tahun.
Kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS bolos secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.
Ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang bolos secara kumulatif selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.


Hukuman Berat


Pertama, untuk PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif sebanyak 21-24 hari dalam setahun maka akan diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah selama setahun.


Kedua, bagi PNS yang absen atau bolos kerja tanpa alasan selama 25-27 hari dalam setahun secara kumulatif maka akan dibebaskan dari jabatannya selama setahun.


Ketiga, untuk PNS yang tidak hadir atau absen kerja selama 28 hari secara kumulatif dalam setahun maka akan langsung diberhentikan. Keempat, bagi PNS yang bolos berturut-turut selama 10 hari kerja tanpa alasan, juga akan langsung diberhentikan.(mc)




 
Berita Lainnya :
  • Reformasi Birokrasi, PLT Bupati Suhardiman Akan Sikat ASN Nakal Tidak Pandang Bulu
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Sekda Kampar Pimpin Rapat Verifikasi Keanggotaan Koperasi Iyo Basamo.
     
     

     

    Quick Links

     
    + Home
    + Redaksi
    + Disclaimer
    + Pedoman Berita Siber
    + Tentang Kami
    + Info Iklan
     

    Kanal

     
    + Nasional
    + Sumatera
    + Jabar
    + Riau
    + Infrastruktur
     
     

     

     
    + Ekbis
    + Cityzen
    + Siaran Pers
    + Indeks Berita
     
     
    © 2020 HKindonesia.com - Harian Kita Indonesia - Membangun untuk Indonesia, all rights reserved