Banjar - Proyek Rehabilitasi Saluran Irigasi BBWS yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, berdampak pada berhentinya pasokan air yang mengaliri kurang lebih 1.200 hektare sawah di daerah Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari.
Akibat berhentinya saluran air, ribuan hektare sawah di 2 Kecamatan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

Sampai 1 pekan semenjak para petani yang bergabung di KTNA dan HKTI melakukan audiensi ke BBWS untuk meminta solusi akan permasalahan tersebut, belum ada titik terang, sehingga para petani merasa semakin bingung dan khawatir dengan nasib sawah mereka.

Hal tersebut disampaikan pula oleh Kepala Desa Kujangsari Ahmad Mujahid, yang merasa prihatin dengan keadaan sawah di daerahnya.

" Saat ini sekitar 195 hektare sawah yang berada di Desa Kujangsari terancam kekeringan. Kami hanya berkeinginan air yang mengaliri sawah milik petani di Desa kami segera dialirkan, " ucapnya

Sebelumnya menurut Mujahid, seperti hasil audiensi bersama pihak BBWS hari Kamis kemarin dan hari Jum'atnya juga mengirim surat yang intinya meminta tanggal 5 bulan September air untuk segera dialirkan.

" Namun sampai saat ini belum juga mengalir. Tapi kami masih menunggu juga sesuai hasil audiensi kemarin, untuk menyelamatkan tanaman padi di sawah-sawah rencananya akan dialirkan besok hari Rabu.
Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh BBWS, " paparnya.

Sampai saat ini Kepala Desa Kujangsari masih mencoba untuk berbaik sangka, namun
kalaupun tidak pihaknya akan mencoba menanyakan kembali ke BBWS.

" Kami berharap kepada masyarakat untuk tidak emosi dulu, sampai kita tahu kendalanya apa. Saya kira BBWS akan tetap menetapkan janjinya.
Karena ini semua merupakan hajat hidup orang banyak. Dimana air merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan, " imbuhnya.

Sebetulnya keinginan masyarakat sederhana, yaitu ingin air mengalir kembali, minimal 20 hari dialirkan supaya tanaman hidup. Setelah panen ditutup sampai Desember juga tidak masalah, sehingga setelah itu masyarakat hanya menanam palawija.

" Sebenarnya pernah ada sosialisasi, namun tidak semua tersampaikan. Untuk kesepakatan dengan Mitra Cai,
terkait mekanisme air yang dialirkan, kami dari pemerintah desa bahkan tidak diikut sertakan serta tidak menandatangani kesepakatan tersebut, " pungkasnya. (Cup) 

Editor : Lies Er