JAKARTA-- Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab keputusan itu dinilai mengorbankan masyarakat, khususnya rakyat kecil.

"Hikmahbudhi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan membebani dan mengorbankan masyarakat," kata  Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, Rabu (7/9), dalam keterangannya.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dengah dalih hal untuk mengurangi beban APBN, kata Wiryawan adalah langkah yang kurang bijak, tidak tepat dan akan mengorbankan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi terutama Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70%, pasti akan menyulut inflansi yang membebani masyarakat. 

"Jika Pertalite kenaikannya sampai Rp10.000 per liter, kontribusi terhadap inflansi diperkirakan akan mencapai 0,97% sehingga inflansi bisa mencapai 6,2% tahun ke tahun," papar Wiryawan. 

"Dengan inflansi sebesar itu tentu akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga sudah pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi," imbuhnya. 

Membengkaknya beban APBN yang menjadi alasan jika harga BBM bersubsidi tak dinaikkan, dinilai Hikmahbudhi merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan penggunaaan APBN yang banyak diserap oleh belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif. 

Lalu, hal ini terjadi juga akibat dari proyek-proyek nasional dengan biaya yang besar, dan ditambah lagi korupsi dan masih banyaknya mafia di sektor migas dan pertambangan. "Sehingga pendapatan negara menjadi tidak maksimal," ucapnya. 

Hikmahbudhi menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan efek domino yang sangat merugikan masyarakat terutama kelas menegah ke bawah. Maka dari itu, kata Wiryawan pemerintah semestinya bisa mengambil jalan tengah yaitu fokus pada pembatasan pengunaan BBM bersubsidi yang 60% tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran. 

"Seperti misalnya hanya kendaraan roda dua dan angkutan umum yang boleh, menggunakan Pertalite dan Solar, ketimbang hanya memutuskan mengambil jalan pintas yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan mengorbankan dan membebani masyarakat," tandas Wiryawan. 

Di tengah usaha pemulihan ekonomi nasional, menurut Hikmahbudhi pemerintah tak sepatutnya membebani atau mengorbankan masyarakat dengan dalih menaikkan harga BBM bersubsidi karena membebani APBN. Sebab penggunaan APBN untuk subsidi masyarakat, kata Wiryawan cuma 38,5% dari pagu anggaran. Selebihnya, APBN juga dibebani atau penyerapannya banyak oleh hal-hal yang tidak produktif. 

"Maka dari itu pemerintah juga harus fokus pada penggunaan APBN yang produktif jangan sebaliknya mengurangi bantuan/subsidi masyarakat, seperti realokasi anggaran belanja kementrian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan percepatan transisi energi dari sumber energi fosil ke energy baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang," ungkap Wiryawan. 

Pemerintah dalam mengambil keputusan ini, kata Hikmahbudhi seharusnya lebih bijak dan banyak mendengar saran dari masyarakat. Serta lebih peka terhadap kondisi rakyat hari ini yang masih banyak mengalami kesulitan. Sebab, kata Wiryawan masyarakat kini membutuhkan uluran tangan dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, bukan malah kebijakan yang membebani dan menyulitkan. 

Lebih lanjut, Hikmahbudhi mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat data ekonomi masyarakat penerima subsidi BBM sehingga tepat sasaran. 

Hikmahbudhi pun meminta pemerintah melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu hinga hilir, terhadap para mafia di sektor migas dan pertambangan.

"Copot Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Dirut Pertamina!," tandas Wiryawan. (dade)