Berkaitan dengan telah di naikannya harga BBM dan Liberalisasi Migas, Forum Ulama Priangan Timur yang tergabung dalam Pusat Kajian & Diskusi (PKD) secara tegas menyatakan menolak atas  tersebut. Ust. Aan Alamsyah, ST, M.Pd selaku Pimp. Yayasan Al-Mawaddah Kota Banjar menyampaikan bahwa penolakan itu bukan tanpa alasan, setidaknya ada tiga alasan penting yang disampaikan:

Pertama, alasan politik,* kebijakan menaikan harga BBM tidak lepas dari usaha melakukan liberalisasi sektor hilir migas, setelah sukses meliberalisasi sektor hulu. Maka dari itu, kebijakan ini adalah kebijakan pro kapitalis, pro oligarki sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang dipraktikan oleh negara

Kedua, alasan ekonomi, dengan naiknya harga BBM, secara otomatis akan mengerek angka inflasi, harga-harga barang naik, jasa angkutan dan transportasi naik, biaya produksi naik, potensi PHK, meningkatnya angka kemiskinan, dan pada akhirnya akan menambah beban dan penderitaan rakyat

Ketiga, alasan ideologi, pengelolaan energi termasuk migas dengan perspektif ideologi kapitalisme jelas-jelas tidak adil dan sangat menyengsarakan rakyat. Karena itu, saat ada tawaran alternatif sistem ekonomi Islam, semestinya solusi perspektif Islam ini harus diberi ruang diskusi dan kajian yang lebih luas, khususnya diskusi soal potensi penerapannya di negeri ini.

Dalam perspektif Islam, BBM dan sumber energi lainnya seperti batubara dan migas adalah Public Good, harta milik umum yang tidak boleh (haram) dikuasai individu, korporasi, swasta, asing maupun aseng. Harta-harta yang terkategori milik umum (Public Property/al Milkiyatul Ammah) sudah semestinya wajib dikelola negara dan dikembalikan manfaatnya kepada rakyat.