Banjar – Warga Desa Selasari Pangandaran merasakan kebahagiaannya dan mendukung rencana pembangunan Lapas Pangandaran di daerahnya segera terwujud. Seperti yang diharapkan pula oleh Aparat Pemerintahan Desa Selasari, bahwa dengan adanya Lapas Pangandaran nantinya akan meningkatkan kemajuan di daerahnya dari berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi dan aspek sosial.

Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Heni Yuwono dalam rangkaian kegiatan Toring Bersama Semarak G20 Persatuan Trail Adventure Pengayoman (PTAP) Pengurus Pusat meninjau lahan lahan pembangunan Lapas Pangandaran di Desa Selasari, Parigi Kabupaten Pangandaran (21/10).

Heni mengungkapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran atas Sinergitas yang terbangun dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Jabar dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menangani over kapasitas hunian Lapas.

“Di lokasi peninjauan lahan, kami tadi dijelaskan oleh Pemda Pangandaran terkait letak dan luas lahan yang diberikan Pemda Pangandaran untuk pembagunan Lapas Pangandaran sekitar 24,8 hektar. Pembangunan ini merupakan rencana dari Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Kemenkumham Jabar sebagai salahsatu upaya menangani over kapasitas hunian di Lapas,” terang Heni.

Peninjauan lahan didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Pangandaran, Kabag Umum Setda Pangandaran, Kapolres Pangandaran, Kepala Bapeda Pangandaran, Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, BPBD Kabupaten Pangandaran, Camat Parigi, Kepala Desa Parigi, Babinmas dan Babinsa Parigi serta tokoh masyarakat setempat.

Menindaklanjuti hasil peninjauan, Sesditjenpas menugaskan Kalapas Banjar Mohamad Maolana dengan Kabag PPL Ditjenpas untuk berkordinasi dengan Pemda Pangandaran melalui Kabag Pemerintahan dan Kabag Hukumnya untuk pengurusan sertifikat tanah dan administrasi kelengkapan surat terkait lainnya agar bisa segera dibangun Lapas Pangandaran.

Pembangunan Lapas Pangandaran ini sebagai salah satu upaya dalam mengatasi Over Capacity yang dialami oleh hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jawa Barat, yakni dengan menambah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di daerah. Hal ini selain untuk mengatasi Over Capacity, juga tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan.