Banjar - Pemerintah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara virtual. Rakor ini dilaksanakan dari Kantor Bappelitbangda Kota Banjar, Jalan Raya Banjar-Pangandaran, Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023).

Rakor ini diikuti oleh Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, Dandim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, S.I.P., M.I.Pol., Wakapolres Banjar Kompol Tommy Widodo A., SH., M.Si., Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R. Kalyubi, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Selain itu juga sejumlah Kepala OPD dan Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjar.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih menyampaikan situasi terkini terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Mulai dari upaya penanganan hingga hasil dari pada apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banjar dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.

Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih mengatakan, Kota Banjar sangat mendukung penuh gerakan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan di Kota Banjar. Ini upaya nyata Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.

"Kami menjadikan prioritas utama penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kota Banjar. Saya harap hasil penanganan tahun sebelumnya dapat terus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi stunting dan kemiskinan ekstrim di Kota Banjar," kata Walikota Banjar saat menyampaikan kepada Menko PMK secara video conference dari Kantor Bappelitbangda Kota Banjar.

Menko PMK menyampaikan, Penghapusan kemiskinan ekstrim. Semua sudah berada dijalan yang benar.

Ada beberapa catatan, diantaranya Pemberian makanan. Tetapkan dana untuk pemberian makanan. Program orang tua asuh untuk menangani stunting perlu diterapkan.

Selain itu, Regulasi lebih mengikat. Program orang tua asuh cegah stunting ada dampak signifikan. Pesan Presiden tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Setiap daerah punya persoalan sendiri.

Selanjutnya Tidak ada yang saya revisi dan sudah sangat bagus.Intervensi sensitif masing masing kabipaten/kota. Kondisi sanitasi kurang baik dan apa saja yang dilakukan. Sudah terhubung dengan program Dinas PUTR.

Di samping itu, Jambanisasi penyediaan air minum air bersih dan langsung bisa mintakan ke Kementerian PUPR.