Sejak keluarnya keputusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prima diposisikan seolah menjadi pendorong agar Tertundanya Pemilu. Sekalipun hal tersebut telah di singgah dan di Nyatakan Prima secara lantang bahwa tak ada niat sedikit-pun untuk menunda Pemilu namun hal tersebut masih terus di gulirkan .

Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bandung juga sedari awal konsisten meminta agar KPU segera di Audit karna sumber permasalahannya berasal dari KPU.

Dimana KPU RI diduga melakukan kecurangan dalam proses verifikasi namun hal tersebut tak pernah dikabulkan sehingga Prima mengambil langkah hukum ke PTUN namun langkah prima kembali dicegal oleh KPU dengan tidak diterbitkanNya berita acara sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa. Hal tersebut membuat Prima mengambil jalur lain yaitu ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan laporan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Indonesia sebagai Negara Hukum maka sudah sepatutnya kita menjalankan keputusan yang ada, posisi Presiden sebagai kepala Negara harusnya berada diposisi tengah dan ikut mendesak agar di Auditnya KPU guna terciptaNya Pemilu yang benar-benar bersendi pada kedaulatan rakyat, bukan bertindak seolah sebagai kaki tangan KPU dengan upaya mendorong agar hal tersebut dilanjutkan ke MK. DPR juga harus bertanggungjawab dikarenakan KPU adalah rekomendasi daripada DPR itu sendiri.