JAKARTA-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2022 Pemda Kab. Muna Barat kepada Dr. Bahri, Pj. Bupati Muna Barat di Kendari, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2016.

“Ini penanda bahwa Pj. Bupati Muna Barat dengan cermat telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara secara baik dan benar di Muna Barat. Karenanya, kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya," kata Laode Muh. Husni, Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar Muna Raya - Jabodetabek, Minggu (21/5), saat keterangan

Menurut Husni Opini WTP tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola keuangan negara di Muna Barat telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berfungsinya sistem pengendalian internal, serta kesesuaian rencana pembangunan dan belanja daerah. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa potensi kebocoran keuangan negara di Muna Barat menjadi nol.

“Secara jernih dapat dikatakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Muna Barat juga telah sesuai dengan prinsip dan asas - asas pemerintahan yang baik, diantaranya transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan taat norma dan asas," ujarnya

Lanjut, Opini WTP dari BPK Sultra, harus menjadi trigger bagi seluruh aparatur Pemda Muna Barat agar makin meningkatkan kinerja melayani rakyat dalam berbagai aspek, sehingga citra pemerintahan makin baik, dan kemanfataan hadirnya pemerintah dirasakan oleh seluruh masyarakat Muna Barat. WTP tersebut, juga dapat menjadi instrumen dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena akan menjadi pengingat/panduan dalam tata kelola anggaran, perumusan dan implementasi kebijakan, supaya selalu dengan penuh kehati-hatian.

Dan, yang lebih penting bahwa opini WTP tersebut akan meningkatkan moralitas aparatur penyelenggara negara di Muna Barat karena berhasil mengelola keuangan negara tanpa fraud/penyalahgunaan. Bahwa salah satu strategi mitigasi korupsi di sektor pemerintah, harus dimulai dari tertib asas dan norma dalam mengelola keuangan negara, yang terpotret dalam laporan auditor. Ini harus dipertahankan oleh Pemda Muna Barat, agar opini WTP dari auditor eksternal berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Husni, mengatakan bahwa pada apsek lain, pemerintah pusat akan memberikan tambahan insentif fiskal kepada Muna Barat karena opini WTP dari BPK, sebagai bentuk apresiasi/reward kepada pemerintah daerah yang telah mengelola keuangan negara secara baik, benar dan tertib administrasi keuangan negara serta tertib belanja daerah. Secara sederhana dapat diartikan bahwa Pj. Bupati Muna Barat telah mampu menjaga dengan baik uang rakyat atau sumber daya publik dalam APBD dan APBN di Muna Barat, sesuai peruntukan berdasarkan asas manfaat.

“Dengan WTP tersebut, citra dan portofolio Pj. Bupati Mubar makin tinggi, karena berhasil mewujudkan Muna Barat berkinerja baik dalam tata kelola keuangan negara, perencanaan dan realisasi pembangunan. Berikutnya, opini WTP tersebut, dapat meningkatkan daya tarik investasi di Muna Barat karena rumus sederhananya, investor hanya akan berinvestasi kepada daerah yang tata kelola pemerintahannya baik dan bersih," ungkap Laode Muh. Husni.

Sebagai diaspora masyarakat Muna Raya di Jabodetabek, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di berbagai kampus di Jabodetabek, kami harus jujur mengatakan, bahwa kompetensi Dr. Bahri selaku Pj. Bupati Muna Barat di atas rata-rata dalam hal komitmen membangun daerah dan khususnya terkait pengelolaan keuangan negara karena bidangnya di Kemendagri, sebab saat ini Pj. Muna Barat juga masih menjabat sebagai Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

“Muna Barat dipimpin oleh Pj. yang kompeten, kredibel dan berintegitas merupakan bonus tersendiri, sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan di semua bidang guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Muna Barat," tandasnya. (dade)