JAKARTA-- Kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi tenggara nampaknya membawa angin segar.
Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

Seperti yang disampaikan oleh direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo.

Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra tahun 2016-2018 kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk. Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan oleh bapak Pj. Gubernur.

“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance di lingkup pemerintah provinsi Sultra," kata Hendro, Rabu (13/9), melalui keterangan tertulisnya.

Hendro, menjelaskan good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment ini, beliau (Pj. Gubernur) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Hendro menyentil adanya pelantikan beberapa pejabat yang dilakukan oleh Ali Mazi menjelang hari berkahirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. "Itu juga harus di bersihkan, infonya ada yang di lantik sebagai Kadis tetapi tidak melewati proses assessment, itukan kacau namanya," ungkap Hendro Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya bapak Andap Budhi Revianto sebagai Pj. Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Ali Mazi selama ini.

"Menurut kami dimasa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik Korupsi dan Nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," tandasnya. (Dade)