Banjar - Pemerintah Kota Banjar berencana melakukan pemotongan TPP ASN di Kota, di mana kondisi APBD yang sedang tidak stabil.
Adapun besar pemotongan yang diusulkan adalah 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk P3K.
Dengan adanya rencana tersebut menuai kontroversi.

Sulyanati juru bicara dari Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, angkat bicara terkait rencana tersebut. Menurut Sulyanati, dengan adanya defisit anggaran bahwa pemerintah berencana akan memotong atau mengambil sebagian hak daripada PNS atau PNS Kesehatan serta P3K, harapannya hal tersebut jangan dilakukan, karena tentunya akan memberatkan kehidupan ASN dan P3K.

" Harapan kami, eksekutif dan legislatif masih bisa mengupayakan tentang itu. Bagaimana menutupi defisit, sehingga hak-hak yang telah mengabdikan dan melaksanakan tugas di Pemerintahan Kota Banjar itu tidak terpotong, " ucapnya, Rabu (15/5/2024).

Sulyanati menambahkan, sebagai Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, pihaknya ingin mengawal dan memastikan kalau memang hal-hal yang memberatkan warga Banjar sebaiknya pilihan kebijakannya jangan dilakukan.

" Kita dapat memahami, menyeimbangkan atau mencari solusi defisit ini tidak mudah.
Dan kami mengapresiasi, disaat Pemerintah Kota tidak mengambil keputusan untuk menutup melalui pinjaman daerah. Namun demikian, menutup defisit dengan memotong TPP ASN dan P3K juga bukan pilihan yang tepat, " ucapnya.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan, dan itu menjadi rujukan di beberapa daerah. Meskipun trend memotong TPP ini menjadi trend yang umum di beberapa daerah, namun di Kota Banjar hal tersebut jangan sampai dilakukan.

" Solusi yang kami tawarkan yaitu mengefisiensikan tata kelola anggaran di dalam kegiatan itu adalah pilihan yang paling rasional. Perhitungannya adalah menerima dampak resiko ketika ada efisiensi program kegiatan, secara kuantitatif tidak akan semasiv apabila dengan memotong TPP, di mana akan banyak korban, " imbuhnya.

" Jadi Perlu komitmen bersama mencari solusi untuk menutup defisit APBD di posisi fiskal. Untuk menyehatkan posisi fiskal tersebut tidak ada pilihan lain yaitu efisiensi kegiatan-kegiatan di birokrasi pemerintahan. Dan itu perlu komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif, " tutup Sulyanati. (Lies/BM)