Laporan Wartawan : Wawan

HKINDONESIA.COM | GARUT - Program vaksinasi diharapkan menekan laju penyebaran virus (Covid-19), yang dirasa berdampak luas terhadap kehidupan sosial. Namun demikian pemerintah tidak serta merta harus memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu, termasuk jurnalis, demikan dikatakan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Garut, Robi Taufik Akbar.

“Sebagai warga negara, wartawan/jurnalis berhak mendapat vaksin. Namun perlakuannya tidak perlu berlebihan atau di istimewakan,” ujar Robi, di kantornya, Kamis (28/1/2021).

Pernyataan itu disampaikan Robi, sekaligus menjawab kegamangan di kalangan wartawan sebagai garda terdepan serta prioritas atau tidaknya dalam vaksinasi tersebut. Diakuinya, memang sebagaimana tenaga kesehatan dan TNI-Polri, kalangan wartawan juga merupakan garda terdepan dan rentan terpapar Covid-19.

Karena wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik menuntut mereka bertemu banyak orang. “Jurnalis memang kalangan yang rentan terkena virus corona, karena mobilitas tinggi dan berinteraksi dengan banyak orang. Namun, hal itu bukan menjadi alasan atau pembenaran untuk memperlakukan mereka secara istimewa,” jelas Robi.

Dia juga mengingat kepada wartawan, khususnya teman-teman di IWO Garut, agar jangan meminta keistimewaan karena profesinya. “Vaksin ini kan salah satu ikhtiar pengendalian pandemi virus corona. Karena itu, apabila kami tidak mendapat vaksin dari pemerintah. Maka PD IWO Garut, akan melaksanakan vaksinasi mandiri untuk seluruh anggota IWO Garut. Dan tidak akan meminta bantuan dari pemerintah,” tegas Robi.

Sebagaimana diketahui bahwa pemberian vaksin, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi hak atas kesehatan terhadap masyarakat di Indonesia. Untuk itu Robi meminta kepada rekan-rekan jurnalis, agar tetap mengawal dan mengawasi proses vaksinasi dimanapun, imbaunya.

• “Kita harus memastikan informasi berkualitas lewat kerja jurnalistik yang independen. Sehingga program vaksinasi Covid-19 ini, menjangkau setiap lapisan masyarakat. Dan juga perlu dipantau secara intens, agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa saja dilakukan oleh pihak atau oknum-oknum tertentu,” tandas Robi.