Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Banjar, Irwan Herwanto, S.IP menilai langkah pemerintah Kota (Pemkot) Banjar yang akan mengambil keputusan melakukan likuidasi terhadap pengelola Banjar Water Park (BWP) merupakan sebuah langkah yang cukup tepat. Mengingat proyek pembangunan BWP tersebut telah mangkrak bertahun-tahun.

Irwan menyebutkan, pengelolaan BWP hingga saat ini sama sekali tidak efektif dan efisien hingga tidak memiliki kebermanfaatan sama sekali.

"Pada dasarnya kami mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat." Ujar Irwan.

Namun demikian, dalam proses likuidasi tersebut Irwan menegaskan likuidasi yang hendak dilakukan perlu dipertimbangkan dengan matang dan dilakukan sesuai prosedur berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Hati-hati, jangan hanya sekedar wacana apalagi menjadi bancakan proyek selanjutnya." Ungkapnya.

Irwan juga menekankan kepada pemerintah kota, bahwa dalam proses likuidasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar setiap langkah dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, selain itu untuk menghindari munculnya permasalahan baru. Maka perlunya pembentukan tim likuidasi yang profesional dan berintegritas untuk menyelesaikan proses likuidasi yang akan dijalankan.

"Penilaian aset harus dilakukan secara akurat dan independen untuk menghindari banyaknya kerugian, sebelum selanjutnya memutuskan perencanaan pengelolaan kedepannya. Karena kita tahu BWP selalu merugi dan sudah lama tidak beroperasi bahkan banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, sementara dana miliaran rupiah telah digelontorkan dari APBD Kota Banjar." Terang Irwan.

Disamping itu, ia menyebutkan seluruh kewajiban entitas harus diselesaikan sebelum proses likuidasi dilakukan dan dianggap selesai, penilaian aset serta laporan keuangan yang mencerminkan proses likuidasi harus benar-benar tertib dan transparan.

Hingga saat ini, masyarakat tentu berharap pembangunan di Kota Banjar meningkat dan berkualitas, kegagalan proyek BWP ini harus jadi catatan kedepan. Kita perlu memahami bahwa proyek mangkrak dan pembangunan yang dianggap gagal memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada ekonomi tetapi juga dampak sosial dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

"Kedepannya, jangan sampai menimbulkan kesan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Banjar terutama mengenai pengelolaan BWP. Pemerintah kota harus berani mengambil sikap dan membuktikan kepada publik terkait kinerjanya serta memprioritaskan nilai-nilai anti korupsi, termasuk kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya," Kata Irwan dengan tegas.

Pemerintah Kota Banjar wajib meningkatkan efektivitas pemerintahan, berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya, menjunjung tinggi keadilan, peelunya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Irwan berharap, likuidasi BWP yang hendak dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar diharapkan menjadi bagian dari upaya penataan aset daerah dan peningkatan pengelolaan pembangunan agar lebih produktif dan sesuai dengan peruntukannya, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.