Pekanbaru – Pemerintah melalui tim Satgas Pengendalian dan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan langkah-langkah strategis dalam menertibkan kawasan hutan yang selama ini sering disalahgunakan. Upaya ini patut disambut baik, terutama oleh lembaga-lembaga adat di Provinsi Riau, yang secara tidak langsung mendapat bantuan dalam menjaga wilayah ulayat mereka.

Sayangnya, di tengah langkah nyata pemerintah, suara dari para nenek mamak — tokoh adat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan — justru tidak terdengar lantang. Padahal, kehadiran Satgas PKH dengan tindakan tegasnya telah menjadi tameng tambahan untuk menjaga kawasan yang selama ini kerap dibabat oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Sudah selayaknya lembaga adat di Riau bersyukur. Penertiban ini secara tidak langsung membela kepentingan adat dan lingkungan. Tapi anehnya, para pemangku adat tampak diam saja," ujar seorang pegiat lingkungan yang enggan disebutkan namanya.

Satgas PKH memang tidak datang atas permintaan langsung dari lembaga adat, namun keberadaannya justru memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup yang sejatinya juga menjadi bagian dari filosofi adat Melayu.

Pengamat sosial dan budaya mengingatkan, lembaga adat jangan hanya tampil saat terjadi konflik atau saat ingin menuntut hak atas tanah ulayat, tetapi juga harus aktif memberi dukungan ketika upaya perlindungan terhadap hutan dilakukan secara konkret oleh negara.

"Ini momentum untuk bersinergi. Jangan sampai justru lembaga adat dianggap tidak peduli terhadap kawasan hutan yang selama ini mereka klaim sebagai wilayah adat," tutupnya.