Bangkinang – Sejumlah warga yang tergabung dalam gerakan Atas Nama Cinta Daerah menyuarakan keprihatinan mendalam atas berbagai dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kabupaten Kampar. Mereka menilai, jika kasus-kasus ini tidak ditindak secara serius, maka akan merusak sendi pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Jumat (5/7), perwakilan gerakan, Havis dan Termizi, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan resmi ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait empat dugaan kasus besar yang terjadi di Kampar.

Empat Kasus Yang Akan Dilaporkan:

1. Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook di Disdikpora Kampar
Proyek pengadaan Chromebook senilai Rp43 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar disorot karena diduga sarat penyimpangan. Banyak perangkat yang tidak berfungsi maksimal, dan beberapa sekolah bahkan mengaku tidak menerima perangkat yang dijanjikan.

2. Penyalahgunaan Dana KUR BNI Senilai Rp60 Miliar
Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI yang semestinya diperuntukkan bagi pelaku UMKM justru diduga disalahgunakan. Gerakan Atas Nama Cinta Daerah menyebut adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Kampar dari Fraksi PAN dalam skandal ini.

3. Proyek Pembangunan Dermaga di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang
Proyek yang dibiayai oleh Dinas Perhubungan ini dinilai tidak sesuai spesifikasi. Warga setempat menyebut dermaga yang dibangun belum difungsikan secara maksimal, dan terindikasi menjadi proyek 'asal jadi'.

4. Dugaan Mark-Up Tunjangan Perumahan DPRD Kampar
Dugaan korupsi ini menyeret sejumlah pimpinan DPRD aktif dan pensiunan anggota dewan. Tunjangan perumahan yang seharusnya berdasarkan harga pasar disinyalir telah dimark-up hingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan.

Desakan dan Komitmen Masyarakat

"Ini bukan soal politik, ini soal masa depan Kampar. Kami akan kawal terus agar kasus-kasus ini tidak hilang begitu saja di tengah pergantian pejabat atau mutasi aparat penegak hukum," ujar Termizi.

Mereka juga meminta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersuara dan mendorong agar keadilan ditegakkan. Gerakan Atas Nama Cinta Daerah mengaku siap turun ke jalan jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya.(redaksi tim)