KAMPAR – Satuan Tugas Perlindungan Kawasan Hutan (Satgas PKH) diminta mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan Kepala Puskesmas (Kapus) Kampar Kiri Hulu berinisial IH, yang dituding menguasai puluhan hektare lahan di kawasan hutan secara ilegal. Kasus ini mencuat setelah sejumlah aktivis lingkungan dan tokoh adat menyuarakan keprihatinan atas maraknya perambahan hutan oleh oknum berpengaruh.

IH yang merupakan ASN aktif disebut-sebut memanfaatkan posisinya untuk mengamankan lahan dalam kawasan hutan, tanpa izin yang sah. “Ini jelas pelanggaran. Tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menyalahi hukum,” ujar Havis Tarmizi dari Ikatan Pencinta Daerah Kampar.

Tak hanya IH, nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Kampar berinisial Hi juga menyeruak dalam isu serupa. Ia diduga menerima imbalan berupa satu unit mobil mewah Toyota Alphard dan uang miliaran rupiah dari pihak investor sebagai kompensasi penerbitan izin perkebunan sawit di kawasan Kampar Kiri Hulu.

Namun, menurut keterangan dari dua narasumber berinisial F dan D, Hi belakangan disebut mulai gelisah. Pasalnya, izin yang dijanjikan tak kunjung terealisasi di lapangan, sementara pihak pemodal mendesak agar seluruh imbalan yang telah diberikan segera dikembalikan.

“Izin tidak jadi-jadi, tapi yang dijanjikan mobil dan uang sudah diserahkan. Sekarang dia [Hi] dalam tekanan karena diminta mengembalikan semuanya,” ungkap sumber terpercaya yang mengetahui langsung komunikasi kedua pihak.

Kasus ini pun dinilai menambah daftar panjang persoalan tata kelola kehutanan dan perizinan di Kampar. Warga meminta Kejaksaan dan Satgas PKH tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau latar belakang.

“Saat ini bukan waktunya diam. Kalau mantan pejabat dan ASN sendiri yang main proyek di kawasan hutan, bagaimana dengan masa depan lingkungan kita?” tegas Havis.

Pihak IH dan Hi hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, dorongan publik agar kasus ini diungkap terang benderang semakin menguat.