Kampar – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar mulai mendapat sorotan tajam dari kalangan kontraktor. Para pelaku jasa konstruksi mencium adanya indikasi permainan dalam pengaturan proyek, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat OPD.

Informasi di lapangan menyebutkan, beberapa proyek bahkan dikaitkan dengan adanya "titipan" dari aparat penegak hukum. Namun setelah dilakukan penelusuran, pernyataan tersebut tidak terbukti dan dinilai sebagai bentuk pengalihan isu.

"Nampaknya ini taktik OPD saja. Mereka mencoba mengadu domba dengan membawa-bawa nama aparat hukum, padahal dugaan kuat permainan justru terjadi di internal mereka sendiri," ungkap salah satu kontraktor lokal yang enggan disebut namanya.

Para kontraktor menduga, manuver ini sengaja dilakukan untuk menciptakan kebingungan dan menutup-nutupi praktik tidak sehat dalam proses tender maupun penunjukan langsung (PL) di berbagai instansi.

Pihak kontraktor pun mendesak agar Bupati Kampar dan aparat penegak hukum serius mengawasi praktik ini. Mereka berharap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek daerah dapat ditegakkan, tanpa ada lagi upaya adu domba yang merugikan banyak pihak.