Kabupaten Kampar — Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kampar tahun ini terancam deadlock. Ketegangan mencuat antara pihak eksekutif dan legislatif, menyusul perbedaan pandangan tajam dalam pengalokasian anggaran, terutama terkait pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak legislatif diduga bersikukuh mempertahankan jatah pokir dalam pembahasan APBD-P, sementara pihak eksekutif enggan mengakomodir permintaan tersebut. Akibatnya, perdebatan pun kian tajam dalam forum pembahasan, bahkan berpotensi menunda kesepakatan akhir.

Sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPRD menilai pokir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang harus tetap diperjuangkan, sementara pihak eksekutif menegaskan pentingnya efisiensi dan penyesuaian anggaran pasca kondisi fiskal daerah yang masih belum stabil.

"Ini bukan soal siapa menang, tapi bagaimana APBD-P benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik," ujar salah seorang pejabat eksekutif yang enggan disebut namanya.

Hingga kini, belum ada titik temu antara kedua pihak. Jika kebuntuan terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program prioritas yang dirancang untuk paruh kedua tahun anggaran ini.

Masyarakat berharap kedua belah pihak dapat mengesampingkan ego politik dan kembali kepada prinsip musyawarah demi kepentingan rakyat Kampar.