Kampar – Ketua LSM KPK Nusantara, Dedi Osri, SH, memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki setiap titik pekerjaan terkait dugaan kejanggalan proyek pembangunan dan peningkatan sarana prasarana berupa paving block tebal 6 cm di Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024.

Proyek yang tersebar dalam 98 paket ini memiliki total pagu Rp13.861.691.400 dan seluruhnya bersumber dari APBD/APBDP Kabupaten Kampar dengan metode pengadaan langsung. Anggaran per paket bervariasi, mulai dari Rp47 juta hingga hampir Rp200 juta. Lokasi mencakup puluhan desa di 17 kecamatan, termasuk Tapung, Tambang, Perhentian Raja, Salo, Bangkinang Kota, dan Kampar Kiri Hulu.

Dedi Osri menilai pola penganggaran dan pelaksanaan yang terkesan seragam, serta spesifikasi teknis yang hanya mencantumkan “paving block tebal 6 cm” tanpa detail lanjutan, merupakan indikasi yang patut diperiksa mendalam.

> “Kami akan cek satu per satu lokasi pekerjaan. Dugaan potensi penyalahgunaan anggaran cukup besar, apalagi metode pengadaan langsung rawan dimainkan jika pengawasan longgar. Jangan sampai dana yang besar dan dipencar-pencar membuat kita terlena. Kejari Kampar harus berani turun memeriksa RUP, dokumen pelaksanaan, dan kondisi fisik pekerjaan,” tegas Dedi Osri.

Hasil penelusuran LSM KPK Nusantara juga menemukan beberapa paket yang terindikasi ganda—baik dari nilai maupun uraian pekerjaan—bahkan ada entri yang mencantumkan nama dan angka sama persis di dua lokasi berbeda. Hal ini memunculkan dugaan adanya duplikasi perencanaan yang bisa merugikan keuangan daerah.

Masyarakat mendesak agar Kejaksaan Negeri Kampar segera melakukan audit investigasi terhadap proyek belasan miliar rupiah ini, demi memastikan pelaksanaan sesuai prosedur dan benar-benar bermanfaat, bukan sekadar proyek formalitas untuk menghabiskan anggaran.