Kampar – Proyek rehabilitasi pagar dan paving block di Rumah Dinas Ketua DPRD Kampar senilai Rp199,7 juta diduga bermasalah. Pasalnya, material yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan isi kontrak.

Kontrak jelas menyebutkan pemasangan paving block, namun hasil temuan di lapangan justru terpasang conblock. Kondisi ini memicu sorotan publik karena dinilai menyalahi aturan dan menurunkan kualitas pekerjaan.

Ketua LSM KPK Nusantara, Dedi Osri, menegaskan bahwa pelanggaran spesifikasi ini tidak bisa dianggap remeh.
“Kalau kontrak menyebut paving block, tapi yang dipasang conblock, jelas tidak sesuai. Itu sudah masuk ranah pelanggaran kontrak. Kalau dibiarkan, berarti ada pembiaran,” tegasnya.

Selain itu, proyek Rumah Dinas Ketua DPRD Kampar juga disorot karena dipecah menjadi empat paket berbeda dengan total biaya Rp766,4 juta. Ironisnya, satu kontraktor, yakni CV Pemuda Perintis Berkarya, memenangkan dua paket sekaligus.

“Kontraktor di Kampar banyak, tapi anehnya ada yang bisa dapat ganda di lokasi yang sama. Ini patut dipertanyakan,” tambah Dedi.

Publik kini menunggu langkah aparat pengawas, mulai dari Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum, untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.