Pulau Permai – Persoalan dugaan hilangnya dana desa sekitar Rp52 juta di Desa Pulau Permai kembali mencuat. Warga menyoroti masa jabatan Jufri yang tercatat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam surat resmi yang kini beredar di tengah masyarakat.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Jufri selaku Pj Kades memiliki kewenangan penuh mengelola pemerintahan desa, termasuk Dana Desa Tahun Anggaran berjalan, dan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban. Namun, warga menilai hingga kini laporan itu tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.

“Kalau memang tahun 2019 sudah ada kewajiban pertanggungjawaban, kenapa sampai sekarang tidak pernah jelas? Uang Rp52 juta itu ke mana? Jangan hanya diam,” ujar R (40), salah seorang warga.

Warga lain, H (55), bahkan menyebut bahwa menyembunyikan informasi justru menimbulkan kecurigaan.
“Kami tidak mau terus-menerus diberi alasan. Kalau Pj Kades Jufri tidak menjelaskan secara transparan, kami siap ramai-ramai ke kantor desa,” tegasnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Jufri akhirnya memberikan keterangan singkat. Ia menyebut bahwa masalah itu sudah diproses sesuai mekanisme pengawasan pemerintah.
“Semua sudah saya ikuti prosedurnya. Masalah itu sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Jadi bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban,” kata Jufri.

Namun jawaban ini belum meredakan keresahan masyarakat. Mereka meragukan alasan Jufri, sebab hingga kini tidak pernah ada hasil pemeriksaan atau laporan resmi dari Inspektorat yang disampaikan ke publik.
“Kalau betul sudah ke Inspektorat, tunjukkan buktinya. Jangan cuma menyebut-nyebut nama Inspektorat untuk lepas tangan,” sindir salah seorang warga.

Masyarakat Pulau Permai menegaskan akan terus menuntut kejelasan. Jika tidak ada jawaban memuaskan dalam waktu dekat, warga berencana mendatangi kantor desa untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Jufri.