Kampar – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK Nusantara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kampar menyatakan dukungannya terhadap himbauan Bupati Kampar agar seluruh aparatur pemerintahan menjunjung tinggi kejujuran dan menjauhi praktik korupsi.

Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kampar, Dedi Osri, menegaskan semangat itu harus dimulai dari hal-hal kecil yang langsung dirasakan masyarakat, salah satunya dalam sistem penerbitan surat tanah.

“Mulai dari RT, RW, Kadus, Kades, hingga Camat jangan ada pungutan biaya dalam pengurusan surat tanah. Kalau memang harus ada biaya administrasi, maka bupati perlu membuat aturan resmi dan tertulis agar tidak ada celah pungutan liar,” tegas Dedi Osri.

LSM KPK Nusantara juga mendorong Pemkab Kampar segera menyusun regulasi yang jelas mengenai biaya penerbitan dokumen tanah, baik SKT (Surat Keterangan Tanah) maupun SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). Dengan adanya aturan resmi, masyarakat tidak lagi bingung dan aparatur desa maupun kecamatan memiliki pedoman yang tegas.

“Kalau aturan ini diterapkan, masyarakat akan percaya pemerintah serius menegakkan kejujuran dan memberantas korupsi dari akar,” tutupnya.