Bangkinang — Tokoh masyarakat Kampar yang juga mantan anggota DPRD Kampar, Ir H M Zakir MM atau lebih populer dikenal dengan nama Zakir Gonggo, menanggapi polemik terkait pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Hambali, yang dinilai tidak mencerminkan etika birokrasi dan sikap profesional terhadap pimpinan daerah, khususnya Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.

Menurut Zakir Gonggo, dalam sistem pemerintahan, setiap pejabat harus memahami posisi dan batas kewenangan masing-masing. Aturan memang penting, namun dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan demi pencapaian visi dan program besar kepala daerah.

“Aturan bisa dikesampingkan dalam hal-hal yang sangat urgen, apalagi jika berkaitan dengan pencapaian visi dan program Bupati. Pencapaian itu tentu memerlukan jamaah yang taat dan mengikuti pemimpin,” ujar Zakir Gonggo, pada awak media, Jumat (17/10/2025) sore.

Ia menegaskan, Bupati Kampar memiliki otoritas penuh dalam menilai kinerja pembantunya, dan langkah cepat melakukan evaluasi terhadap pejabat yang tidak sejalan dengan arah kebijakan adalah hal yang wajar.

“Sudah baik evaluasi dilakukan cepat, tidak berlarut-larut. Kesempatan sudah diberikan berbulan-bulan, namun jika hasilnya tidak tampak, tentu Bupati berhak mengambil keputusan. Ibarat tim nasional yang mengganti pelatih karena tidak ada hasil, meski kontraknya masih berjalan,” tambahnya.

Zakir menilai tuduhan terhadap Bupati yang disebut melanggar hukum atau melakukan pemborosan adalah pandangan yang tidak berdasar dan justru mencerminkan ketidakmampuan serta arogansi seorang bawahan terhadap atasan.

“Menuduh pimpinan melanggar hukum itu berlebihan. Bahkan itu bisa diartikan menunjuk hidung sendiri karena tidak mampu menjalankan peran sebagai pembantu yang diharapkan. Apalagi kalau pembantu merasa lebih besar dari tuan rumah,” katanya.

Zakir juga menegaskan, kebijakan Bupati Kampar untuk memperkuat wibawa pemerintahan, termasuk dalam urusan penataan aset, kendaraan dinas, dan tempat tinggal dinas, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah daerah dan citra pemimpin di hadapan publik.

“Bupati adalah lambang rakyat. Wibawa dan penampilannya, baik di dalam maupun luar daerah, adalah cerminan marwah Kampar. Jadi kalau ada pengadaan atau perbaikan fasilitas dinas, itu bukan pemborosan, tapi bagian dari menjaga kehormatan daerah,” jelas Zakir.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung pernyataan Hambali yang mengaku pernah mendorong Ahmad Yuzar menjadi Bupati, dan kemudian menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat. Menurut Zakir, sikap tersebut justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidakdewasaan berpolitik.

“Pernyataan itu kontradiktif. ASN seharusnya netral, jadi pengakuan keberpihakan adalah kebodohan. Ditambah lagi, mengaku sebagai penentu kemenangan adalah sikap sombong. Kalau memang berjasa dan bermanfaat, tentu tidak akan disingkirkan,” ujar Zakir.

Zakir Gonggo mengingatkan masyarakat agar tetap berpikir jernih dan tidak terprovokasi oleh narasi pribadi yang bisa menimbulkan kegaduhan. Ia menegaskan bahwa Bupati Ahmad Yuzar adalah pemimpin sah hasil pilihan rakyat, dan semua pihak seharusnya mendukung langkah-langkah beliau untuk membangun Kampar yang lebih baik.

“Kita harus mendukung Bupati terpilih, yang akrab dipanggil Ongah Ahmad Yuzar, anak jati kabupaten Kampar tepatnya nagoghi Kampung Godang Bangkinang, untuk menjalankan amanah rakyat. Beliau punya komitmen membangun Kampar dengan integritas dan ketegasan,” pungkasnya.

(*)