Pekanbaru — Situasi di Provinsi Riau mendadak panas, Senin malam (3/11/2025). Sejumlah informasi beredar cepat di media sosial dan grup WhatsApp, menyebut adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Dalam pesan yang beredar luas, disebutkan bahwa pihak yang diamankan antara lain lima orang pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR Wilayah V yang meliputi daerah Kuantan Singingi, Kampar, dan Indragiri Hulu, kemudian Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, sopir pribadi sang Kadis, serta dua orang pengusaha.

Belum ada konfirmasi resmi dari KPK terkait nama-nama maupun jumlah pihak yang diamankan. Namun, sumber internal di lingkungan Pemprov Riau membenarkan adanya “kegiatan pemeriksaan oleh lembaga antirasuah” di kantor dinas tersebut.

Yang menarik, nama Gubernur Riau, Abdul Wahid, juga disebut-sebut dalam beberapa pemberitaan nasional. Meski begitu, pihak Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa Gubernur tidak ditangkap, melainkan hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

“Kami pastikan Pak Gubernur tidak ditangkap. Beliau dimintai keterangan untuk membantu pemeriksaan,” ujar salah seorang pejabat Pemprov yang enggan disebut namanya.

Pantauan di sekitar kantor PUPR Riau menunjukkan suasana tidak seperti biasanya. Beberapa ruangan tampak tertutup, dan sejumlah pegawai memilih bungkam ketika diminta keterangan oleh wartawan.

Kabar ini langsung menyita perhatian publik. Warga berspekulasi soal dugaan proyek yang tengah diselidiki, namun hingga kini belum ada kejelasan perkara maupun rilis resmi dari KPK.

Meski situasi masih penuh tanda tanya, satu hal pasti — Riau malam ini geger. Nama-nama penting di lingkaran pemerintahan provinsi disebut-sebut dalam operasi senyap lembaga antirasuah.
Publik kini menunggu, apakah benar ini babak baru pengungkapan besar, atau hanya pemeriksaan awal yang belum tentu berujung hukum.