Bangkinang 14 November 2025— Suasana resah semakin terasa di kalangan kontraktor di Kabupaten Kampar. Bukan tanpa alasan. Mereka mengaku sudah menuntaskan pekerjaan pembangunan di berbagai wilayah, mulai dari perbaikan jalan, fasilitas publik hingga proyek layanan masyarakat. Namun, hingga kini pembayaran yang dijanjikan pemerintah tak kunjung tiba.

Di beberapa rumah dan kantor kontraktor, keluhan terdengar sama: modal habis, utang membengkak, sementara operasional terus berjalan. “Kami bekerja siang malam untuk pembangunan Kampar. Tapi ketika tiba waktu hak kami, semua seperti bungkam,” ujar salah seorang kontraktor dengan nada kecewa.

Gelombang kekecewaan itu kini berubah menjadi rencana aksi—demo besar-besaran yang disebut akan melibatkan kontraktor dari berbagai kecamatan. Mereka menilai sikap Bupati Kampar mulai tidak beres dan tidak menunjukkan niat baik menyelesaikan persoalan.

Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, LSM PENJARA DPC Kampar turun memberikan respon tegas sekaligus solusi. Lembaga ini menilai, persoalan pembayaran proyek tidak hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar kontraktor dibayar atau tidak dibayar. Ini soal stabilitas ekonomi daerah dan martabat pemerintah sendiri,” jelas Ketua LSM PENJARA DPC Kampar Budi Hendra SE.

Menurut LSM PENJARA, langkah pertama yang harus ditempuh Pemkab adalah mengumumkan secara terbuka status realisasi anggaran dan DPA, agar masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, mereka meminta Bupati Kampar duduk satu meja dengan perwakilan kontraktor, bukan sekadar menyampaikan janji melalui staf.

LSM PENJARA juga mendesak DPRD untuk segera membentuk forum dengar pendapat terbuka. Hal ini penting agar masyarakat melihat bahwa proses evaluasi berjalan secara jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Jika ditemukan penyimpangan prosedur atau adanya kebijakan yang tidak sesuai aturan, LSM PENJARA memastikan siap membuat laporan resmi kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum.
“Kami ingin masalah selesai baik-baik. Tapi jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, kami tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Di tengah ketidakpastian ini, LSM PENJARA menilai bahwa Kampar membutuhkan langkah cepat dan keberanian sikap dari pemerintah. Sebab, jika dibiarkan, kegelisahan kontraktor bisa berubah menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.

“Pembangunan Kampar bergantung pada mereka yang bekerja di lapangan. Jangan sampai mereka dihancurkan oleh ketidakberesan administrasi,” tutupnya.