Bangkinang 14 November 2025— Di tengah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026, LSM PENJARA DPC Kampar turut memberikan gagasan konstruktif melalui program pengawasan modern bertajuk “Garuda Integrity Watch” sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

Program ini diperkenalkan bersamaan dengan momentum Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. yang menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Merevitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Hall III IC BSD Tangerang, Kamis (13/11). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Drs. Jenderal Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., serta pejabat tinggi Kemendikdasmen lainnya.

Dalam forum nasional tersebut, Bupati Kampar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan transformasi pendidikan di Kabupaten Kampar.

“Pendidikan yang berkualitas adalah kunci kemajuan daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, kami berkomitmen memastikan setiap anak di Kabupaten Kampar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berdaya saing,” ujar Bupati Ahmad Yuzar.

Melihat besarnya arah kebijakan pemerintah pusat dan semangat Bupati Kampar dalam memperkuat mutu pendidikan, LSM PENJARA menilai bahwa aspek transparansi, akuntabilitas dan monitoring publik harus berjalan seiring, agar program revitalisasi pendidikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Untuk itu, LSM PENJARA menawarkan program “Garuda Integrity Watch” sebagai model pengawasan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Ketua LSM PENJARA DPC Kampar Budi Hendra SE, program ini memiliki tiga fokus utama:

1. Memantau Implementasi Kebijakan Pendidikan dan DigitalisasI
Melakukan evaluasi independen terhadap pelaksanaan program pendidikan yang digagas pemerintah pusat maupun daerah.

2. Mengawal Transparansi Anggaran Pendidikan

Memastikan penggunaan anggaran pendidikan dan digitalisasi bersifat terbuka, dapat diakses, dan dipertanggungjawabkan sesuai regulasi.

3. Mendorong Keterlibatan Publik

Membuka kanal partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan, pengawasan, dan masukan berbasis data terhadap sektor pendidikan.

LSM PENJARA menegaskan bahwa gagasan ini bukan bentuk kritik, melainkan bentuk dukungan aktif agar kebijakan pendidikan nasional yang dibahas dalam Rakor tersebut dapat terealisasi secara maksimal di daerah.

“Garuda Integrity Watch hadir sebagai mitra kritis. Kami ingin memastikan transformasi pendidikan berjalan jujur, bersih, dan tepat sasaran. Ini kontribusi kami, bukan untuk menekan, tetapi untuk memperkuat langkah pemerintah daerah,” tegas Ketua LSM PENJARA DPC KAMPAR.

Melalui momentum rapat koordinasi nasional ini, LSM PENJARA berharap Pemerintah Kabupaten Kampar membuka ruang untuk kolaborasi, sehingga konsep revitalisasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan berintegritas tinggi.