Kampar – Sebuah arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Tingkat II Kampar bertahun 1976 kembali muncul ke publik setelah salinan hasil pindai beredar di masyarakat. Dokumen tersebut memuat keputusan resmi yang dikeluarkan pada 27 Oktober 1976 mengenai penataan adat, pengaturan wilayah, serta susunan perangkat yang diakui pemerintah daerah pada masa itu.

Dalam SK yang ditandatangani Kepala Daerah Tingkat II Kampar tersebut, tercantum dasar hukum yang digunakan, termasuk beberapa peraturan pemerintah dan ketentuan administratif yang berlaku pada era itu. Isi keputusan memuat penetapan struktur lembaga adat, batas kewenangan, serta aturan yang harus dijalankan oleh pihak yang diberi tanggung jawab dalam susunan tersebut.

Salinan yang beredar turut menampilkan cap resmi dan tanda tangan pejabat tahun 1976, sehingga menguatkan bahwa dokumen tersebut merupakan arsip sah yang pernah diterbitkan pemerintah daerah.

Kemunculan kembali dokumen ini menunjukkan bagaimana penataan adat dan pemerintahan lokal di Kabupaten Kampar pada masa itu diatur secara formal, termasuk pembagian peran serta batas wilayah administrasi dan adat.

Dalam dokumen tersebut juga tercantum keterangan mengenai status lahan tertentu yang tercatat sebagai milik daerah. Keterangan ini menjadi rujukan bahwa lahan yang dimaksud bukan objek ganti rugi karena telah ditetapkan sebagai aset pemerintah sejak lama. Dengan dasar itu, proses pembangunan, termasuk pelebaran jalan menuju kantor bupati, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tanpa hambatan administratif.