Bangkinang – Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya membuat RSUD Bangkinang lebih mandiri dan efisien justru berujung pada kegagalan pengelolaan. Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kampar itu kini terjerat utang Rp25 miliar, sementara gaji dokter dipangkas dan stok obat terancam habis karena pemasok menolak mengirim.
Beban utang yang menumpuk ini terungkap dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Kampar. Anggota DPRD menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan manajemen, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan rumah sakit jika tidak segera ditangani.
“RSUD ini berstatus BLUD, tapi masih berutang sampai Rp25 miliar. Sekarang muncul lagi persoalan gaji dokter yang turun. Dana BLUD ini ke mana arahnya? Ini harus dibuka secara jelas,” tegas seorang anggota DPRD.
BLUD Rp64 Miliar Tak Cukup? Atau Salah Hitung Sejak Awal?
RSUD Bangkinang mendapat pagu BLUD Rp64 miliar, angka yang sudah dibahas sejak KUA–PPAS hingga ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar. Namun, DPRD menilai pagu tersebut tidak realistis karena tidak mencerminkan kebutuhan riil rumah sakit.
Ketua Komisi II DPRD Kampar, Toni Hidayat, menyebut bahwa pagu BLUD Rp64 miliar tetap tidak berubah sampai APBD disahkan. Bahkan saat provinsi menyarankan perhitungan ulang, TAPD justru mengusulkan penambahan Rp24,2 miliar. Usulan itu ditolak DPRD karena anggaran murni sudah terkunci.
“Ini menunjukkan perencanaan pendapatan BLUD tidak valid sejak awal. Kesalahan perhitungan itu menjadi penyebab utama utang menumpuk,” kata Toni.
Utang sebesar Rp25 miliar terjadi dalam kurun satu tahun terakhir. Kondisi ini membuat sejumlah distributor farmasi menghentikan pasokan obat karena rumah sakit tidak mampu membayar.
“Karena utang belum dibayar, pemasok tidak mau memberikan obat. Ini bukan masalah baru,” ujar Toni.
Pasien Jadi Korban: Obat Menipis, Pelayanan Terancam Lumpuh
Akibat pemasok menolak mengirim obat, stok di RSUD Bangkinang disebut-sebut menipis. Jika tidak ada solusi cepat, pelayanan kesehatan masyarakat bisa terganggu. Bahkan, DPRD menyebut rumah sakit berpotensi lumpuh.
Situasi ini menegaskan satu hal: manajemen RSUD gagal mengelola keuangan. Utang besar dan tidak ada solusi konkret menunjukkan rumah sakit sedang menuju kebangkrutan.
Gaji Dokter Turun: Bukti BLUD Tidak Berjalan
Selain utang, DPRD menyoroti penurunan gaji dokter. Padahal, salah satu tujuan BLUD adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga medis melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.
Namun di RSUD Bangkinang, justru terjadi pemangkasan gaji dokter. DPRD menilai ini merupakan bukti bahwa BLUD tidak berjalan sesuai tujuan, bahkan justru menjadi alat pemutusan kewajiban pada tenaga medis.
Gedung Baru Mangkrak: Aset Rp Puluhan Miliar Tak Difungsikan
DPRD juga menyoroti gedung baru RSUD Bangkinang yang hingga kini belum difungsikan. Padahal, gedung tersebut bisa menjadi solusi menambah ruang rawat dan mengurangi penumpukan pasien.
Ironisnya, rumah sakit justru mengalami keterbatasan ruang rawat dan penumpukan pasien, sementara aset bernilai besar dibiarkan menganggur.
Catatan Hukum BLUD: Dugaan Korupsi yang Belum Selesai
Sorotan DPRD tidak lepas dari catatan hukum masa lalu. Dugaan kasus korupsi dana BLUD pada tahun anggaran sebelumnya pernah menyeret pejabat rumah sakit ke ranah hukum. Kasus itu membuat publik semakin curiga dan menuntut transparansi pengelolaan dana.
DPRD Desak Transparansi dan Evaluasi Manajemen
DPRD Kabupaten Kampar mendesak pemerintah daerah dan manajemen RSUD Bangkinang untuk membuka data keuangan BLUD secara rinci. Dewan menuntut penjelasan mengenai sumber utang, kewajiban yang belum dibayar, serta alasan penurunan gaji dokter.
Jika tidak ada tindakan tegas, DPRD mengingatkan bahwa beban utang akan terus menumpuk dan pelayanan kesehatan masyarakat yang paling dirugikan.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kampar Toni Hidayat, Wakil Ketua Rinaldo Saputra, dan anggota Ramli. Turut hadir Direktur RSUD Bangkinang dr. Imawan beserta jajaran, serta Kepala Bagian Ortal Setda Kampar Fadli.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Bangkinang maupun Pemerintah Kabupaten Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi keuangan BLUD, penyelesaian utang, dan kebijakan penurunan gaji tenaga medis.