Bangkinang 20 Januari 2026 — Proyek rehabilitasi Masjid Islamic Center Bangkinang bernilai puluhan miliar rupiah kembali menjadi perhatian publik. Proyek strategis yang diharapkan menjadi ikon pelayanan keagamaan dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar itu kini disorot menyusul munculnya pertanyaan mengenai ketepatan waktu dan tata kelola pelaksanaannya.

LSM PENJARA DPC Kabupaten Kampar menilai situasi tersebut perlu disikapi secara terbuka dan objektif oleh pemerintah daerah. Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, mengatakan proyek dengan nilai besar dan fungsi publik tidak cukup dinilai dari sisi fisik atau serapan anggaran semata.

“Ukuran keberhasilan proyek publik adalah tepat waktu, tepat mutu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika muncul keraguan di ruang publik, maka evaluasi adalah langkah yang wajar dan diperlukan,” ujar Budi Hendra.

Proyek strategis daerah semestinya dikelola dengan standar pengawasan yang ketat, mengingat dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Keterlambatan atau ketidakjelasan progres, lanjutnya, berpotensi memunculkan persepsi negatif yang seharusnya bisa dicegah melalui transparansi dan komunikasi yang baik.

LSM PENJARA DPC Kampar mendorong pimpinan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut, termasuk pada aspek perencanaan, pengendalian, dan efektivitas peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Evaluasi kinerja PPTK merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Penunjukan PPTK harus berbasis kompetensi teknis dan kemampuan manajerial, agar proyek strategis daerah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Budi Hendra.

Ia menegaskan, dorongan evaluasi ini bukan dimaksudkan untuk menyudutkan individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai upaya korektif agar pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Kampar ke depan berjalan lebih tertib dan profesional.

Selain itu, LSM PENJARA mengingatkan bahwa rehabilitasi Masjid Islamic Center memiliki dimensi sosial dan moral. Karena itu, pengelolaannya dituntut lebih akuntabel dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai yang melekat pada fungsi rumah ibadah.

“Kepercayaan publik adalah aset penting pemerintah daerah. Evaluasi hari ini adalah bagian dari menjaga kepercayaan itu, sekaligus investasi bagi kualitas pembangunan di masa depan,” ujarnya.

LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan akan terus menjalankan fungsi pemantauan secara konstruktif dan mengajak semua pihak menjadikan persoalan ini sebagai momentum pembenahan tata kelola proyek daerah, khususnya proyek bernilai besar dan berdampak luas bagi masyarakat.