KAMPAR — Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai atau abdi negara di Kabupaten Kampar kembali disorot. Namun isu tersebut dinilai keliru jika diarahkan sebagai kesalahan pemerintah daerah.
Hendro menegaskan, pengurangan anggaran merupakan dampak berkurangnya kemampuan APBD yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kabupaten maupun dikaitkan dengan kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
“Kalau ada yang menyalahkan pemerintah daerah, itu tidak tepat. Pengurangan anggaran ini merata secara nasional,” ungkap Hendro kepada hkindonesia.com, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia menyebutkan, para pegawai atau abdi negara di Kabupaten Kampar pada umumnya tidak mempermasalahkan pengurangan TPP tersebut karena memahami kondisi keuangan daerah yang sedang terbatas.
Hendro menilai, menguatnya persoalan anggaran ini bertepatan dengan agenda dengar pendapat para dokter RSUD Kampar bersama Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, sekitar tiga hari lalu. Dalam forum tersebut, para tenaga medis menyampaikan keluhan dan membuka kondisi internal manajemen RSUD Bangkinang yang dinilai bermasalah.
Hingga kini, RSUD Bangkinang masih menanggung utang kepada pihak ketiga yang diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Persoalan ini dinilai sebagai masalah utama yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian.
Menurut Hendro, memanasnya isu pemangkasan TPP tidak terlepas dari polemik pengelolaan BLUD RSUD Bangkinang. Isu tersebut diduga sengaja diarahkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utang dan tata kelola rumah sakit.
Sebagai langkah penyelesaian, Hendro menyarankan Bupati Kampar meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan RSUD Bangkinang. Audit tersebut dinilai penting agar persoalan yang terjadi dapat dibuka secara terang dan diselesaikan secara cepat serta objektif.
“Kalau diaudit, persoalan akan jelas. Ini perlu agar masalah RSUD tidak terus berlarut-larut,” tegasnya.
Ia berharap langkah tersebut segera diambil agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terus terganggu akibat persoalan internal rumah sakit.(Jufri)