Kampar — Aksi sekelompok massa yang menuntut audit pengelolaan dana parkir di Kabupaten Kampar menuai beragam tanggapan. Massa menilai audit perlu dilakukan untuk memastikan transparansi pendapatan parkir daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Aidil, yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga (Kadisparpora), menegaskan bahwa tuntutan audit tidak menjadi persoalan dan tidak perlu dipelintir.
“Terbuka saja. Persoalan audit pendapatan parkir kita setuju, itu untuk kebaikan. Tidak ada yang perlu ditakutkan,” ujar Aidil kepada hkindonesia, Rabu (28/01/2026).
Aidil menyebutkan bahwa dirinya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kampar. Karena itu, pembenahan sistem pengelolaan parkir masih terus dilakukan.
“Kita bekerja baru hitungan satu bulan di dinas ini. Kita ucapkan terima kasih kepada massa aksi yang telah memantau dan mengingatkan kami,” katanya.
Meski demikian, Aidil mengingatkan agar aksi tersebut tidak ditunggangi kepentingan tertentu.
“Yang tidak kita inginkan, massa aksi ini ada tujuan tertentu,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa pendapatan parkir Kabupaten Kampar dalam dua tahun terakhir justru menunjukkan tren peningkatan.
“Yang kita ketahui, pendapatan parkir dari dua tahun belakangan sudah naik. Dari Rp350 juta, sekarang sudah mencapai Rp1 miliar,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut membantah anggapan adanya kebocoran pendapatan parkir. Bahkan, beredar dugaan bahwa polemik parkir ini dipicu oleh oknum yang ingin masuk dalam kontrak pengelolaan parkir.
Sementara itu, Syukri menilai tuntutan audit menjadi janggal bila tidak didasari data.
“Aneh-aneh saja. Massa minta audit dana parkir, sementara pendapatan parkir justru naik jauh dari sebelumnya. Kok malah dianggap salah juga,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak yang secara resmi ditunjuk sebagai oknum yang diduga berada di balik polemik tersebut. Pemerintah daerah menegaskan seluruh pendapatan parkir tercatat dan masuk ke kas daerah.