Kampar — Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Yogi, angkat bicara menanggapi berbagai tuntutan yang disuarakan melalui aksi massa dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya, termasuk dugaan korupsi dan tuntutan anggaran tertentu, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
Sebelumnya, sekelompok massa mengatasnamakan Gerakan Aktivis Mahasiswa Riau (GERAM-Riau) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Dalam aksinya, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Bagian Umum Setda Kampar, termasuk pengelolaan anggaran tahun 2023 hingga 2025.
Menanggapi hal tersebut, Yogi menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak disertai data yang jelas dan cenderung berubah-ubah. Ia mengungkapkan bahwa awalnya massa mempertanyakan anggaran beasiswa, namun karena permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan, tuntutan kemudian melebar ke berbagai tuduhan lain.
“Saya tidak ingin hal yang tidak bisa kami kabulkan dijadikan alasan untuk melakukan aksi dan seakan-akan saya yang bersalah. Masa iya massa aksi bisa menuduh saya berbuat salah, sementara sampai hari ini tidak ada audit ataupun pemeriksaan dari lembaga resmi yang menyatakan saya bersalah,” tegas Yogi.
Yogi menegaskan bahwa seluruh anggaran di Bagian Umum Setda Kampar dikelola sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ia membantah keras tuduhan adanya praktik korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh massa aksi.
“Anggaran di Kabag Umum jelas dan dikelola sesuai prosedur. Tuduhan korupsi sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran saat ini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut, kata Yogi, menuntut pihaknya bekerja lebih ekstra agar seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Meski mendapat sorotan dan penilaian negatif dari sejumlah pihak, Yogi menegaskan dirinya tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
“Itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi, tapi kami tetap bekerja. Kalau pekerjaan kami benar, tetap saja akan ada yang menilai berbeda,” katanya.
Lebih lanjut, Yogi menekankan komitmennya menjaga integritas dan kepercayaan pimpinan. Ia menilai tudingan yang diarahkan kepadanya tidak sejalan dengan prinsip profesionalisme yang selama ini dijalankan.
“Karier kami masih panjang. Tidak mungkin kami menyia-nyiakan kepercayaan pimpinan. Dengan adanya efisiensi anggaran tentu ada dampaknya, tapi kami tetap profesional dalam menjalankan tugas,” tutup Yogi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati Riau terkait tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut.