Bangkinang – Krisis keuangan yang melilit PT BPR Sarimadu (Perseroda) kian memanas. Ketua LSM PENJARA Kabupaten Kampar, Budi Hendra, SE, secara tegas mendesak Bupati Kampar untuk mencopot Direktur Utama BPR Sarimadu, menyusul akumulasi kerugian puluhan miliar rupiah dan memburuknya indikator kesehatan bank milik daerah tersebut.

Budi Hendra menilai, kerugian akumulatif sebesar Rp29,9 miliar, Non Performing Loan (NPL) Gross mencapai 15,04 persen, serta hapus buku kredit hingga Rp33,76 miliar, bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan kegagalan manajerial dan lemahnya tata kelola di tubuh BPR Sarimadu.
“Angka-angka ini bukan fluktuasi biasa. Ini alarm keras. Kalau Dirut tetap dipertahankan, artinya pemerintah daerah sedang mempertaruhkan uang rakyat,” tegas Budi Hendra kepada media,Rabu 11l02/26 di Bangkinang.

Menurutnya, Bupati Kampar sebagai pemegang kendali BUMD tidak boleh berlindung di balik proses administratif atau menunggu rekomendasi formal semata. Evaluasi menyeluruh terhadap Direksi, khususnya Direktur Utama, harus segera dilakukan, termasuk opsi pemberhentian bila terbukti gagal menjaga kesehatan bank.

LSM PENJARA Kampar juga menyoroti lambannya fungsi pengawasan DPRD Kampar, khususnya Komisi III, yang hingga kondisi BPR Sarimadu memburuk baru menyatakan akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
“DPRD jangan hanya reaktif setelah masalah meledak. Fungsi pengawasan itu wajib berjalan sebelum kerugian membesar, bukan sesudahnya,” kritiknya.

Budi Hendra menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah daerah, LSM PENJARA Kampar membuka kemungkinan mendorong audit independen / Pemeriksaa khusus dari BPK RI Dan OJK serta pelaporan ke aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi pembiaran atau penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.
“Jangan sampai BPR Sarimadu berubah dari aset daerah menjadi beban fiskal permanen. Kalau ini dibiarkan, publik berhak curiga ada pembiaran,” tandasnya.