KAMPAR – Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kampar Kiri berlangsung terang-terangan. Ratusan mesin dompeng dilaporkan beroperasi di sejumlah titik bantaran sungai. Bahkan, alat berat jenis excavator disebut ikut menggali untuk mempercepat produksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga dan hasil penelusuran di lapangan, aktivitas tersebut berjalan hampir setiap hari. Suara mesin terdengar sejak pagi hingga sore. Sungai menjadi keruh, bantaran tergerus, dan lubang bekas galian dibiarkan menganga tanpa reklamasi.
Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan pembiaran hingga keterlibatan oknum dalam praktik ini. Namun hingga kini belum ada penindakan menyeluruh yang benar-benar menghentikan operasi tambang ilegal tersebut.
Di Desa Tanjung Permai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kepala desa dijabat oleh Dahlis. Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah desa terkait maraknya aktivitas PETI di wilayah tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Secara hukum, aktivitas tambang tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara dan dikenai denda miliaran rupiah. Jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polres Kampar dan Polda Riau, segera turun tangan melakukan penertiban total. Penegakan hukum dinilai tidak boleh tebang pilih.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kerusakan lingkungan di Kampar Kiri akan semakin luas dan berdampak panjang terhadap kehidupan masyarakat. Penindakan tegas menjadi ujian nyata komitmen aparat dalam menjaga hukum dan kelestarian alam di Kabupaten Kampar