KAMPAR – Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di hulu Sungai Tambio, wilayah Kampar Kiri Hulu, dilaporkan masih terus berlangsung meski telah ada peringatan resmi dari pihak kecamatan.
Sebelumnya, Camat Kampar Kiri Hulu, Bustamar, telah melayangkan surat kepada kepala desa terkait dugaan usaha ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Dalam surat tersebut, camat meminta agar aktivitas tambang tanpa izin segera dihentikan dan ditutup.
Namun berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, surat tersebut diduga tidak diindahkan. Ratusan mesin sedot masih terlihat beroperasi di aliran Sungai Tambio. Aktivitas disebut berlangsung hampir setiap hari dan diperkirakan telah berjalan sekitar enam bulan.
Dampaknya kini dirasakan hingga ke hilir, termasuk di Desa Pangkalan Kapas. Air sungai berubah keruh, danau lubuk larangan mengalami kerusakan, serta warga tidak lagi dapat memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa.
“Camat sudah surati, tapi tetap saja menambang. Air kami di bawah sudah tak bisa dipakai. Lubuk larangan rusak karena kerja menambang di atas sana,” ujarnya.
Warga juga menagih komitmen pemerintah pusat dalam memberantas tambang liar. Mereka menilai janji penertiban belum terlihat nyata di lapangan, sementara aktivitas pengambilan emas terus berlangsung dan kerusakan lingkungan kian meluas.
Secara hukum, aktivitas tambang tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika terbukti menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polres Kampar dan Polda Riau, segera turun tangan dan menghentikan aktivitas tambang di Sungai Tambio secara menyeluruh. Tanpa tindakan tegas, kerusakan lingkungan di sepanjang aliran sungai dikhawatirkan semakin parah dan sulit dipulihkan.