Bangkinang, 17 Februari 2026 — Ketua LSM PENJARA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kampar, Budi Hendra, SE, mengingatkan bahwa Ramadhan bukan sekadar perubahan kalender ibadah, tetapi ujian moral bagi kekuasaan dan kebijakan publik.

Menurutnya, jika Ramadhan hanya hadir dalam bentuk spanduk, seremoni, dan slogan, sementara cara memerintah tetap sama, maka yang berubah hanyalah jam kerja—bukan cara melayani.

“Ramadhan datang untuk mengoreksi nurani. Jika kebijakan tidak berubah, jika rakyat masih kesulitan mengakses hak dasarnya, maka kita sedang berpuasa secara jasmani, tetapi gagal secara maknawi,” ujar Budi.

Ia mengutip sabda Rasulullah SAW:
“Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatihi”
(Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya).

Hadits ini, kata Budi, bukan hanya pesan spiritual, tetapi prinsip tata kelola pemerintahan yang berkeadaban.

Teladan Khalifah: Puasa yang Mengubah Cara Memerintah

Budi juga mengingatkan keteladanan para khalifah pada masa Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Ia menyinggung kisah Umar bin Khattab, yang menjelang Ramadhan meningkatkan pengawasan terhadap para pejabat, hidup sederhana, bahkan berkeliling malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan.

“Umar bin Khattab tidak menyambut Ramadhan dengan pidato, tetapi dengan tanggung jawab. Ia memastikan negara hadir sebelum rakyat mengeluh,” kata Budi.

Ia menegaskan bahwa teladan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keberanian menanggung beban rakyat, bukan dari kemegahan jabatan.

Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan

Budi berharap Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan Ramadhan sebagai kompas moral dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan.

“Puasa melatih kita menahan diri. Pemerintahan yang baik juga harus menahan diri dari keserakahan, dari kepentingan sempit, dan dari kebijakan yang melupakan rakyat kecil,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pejabat dan masyarakat Kampar untuk menjadikan Ramadhan sebagai titik balik etika publik.

“Jika Ramadhan hidup dalam kebijakan, maka keadilan akan hidup di tengah rakyat. Tetapi jika tidak, kita hanya mengganti tanggal tanpa mengganti arah,” tutup Budi.